Penggunaan Anggaran Bersih, Kementan Optimalkan Produksi & Sejahterakan Petani

Merdeka.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menjawab pandangan sejumlah pengamat mengenai penggunaan anggaran, yang dinilai tidak optimal. Baik untuk pembangunan pertanian maupun kesejahteraan petani.

Di antaranya pendapat Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, yang dimuat di berbagai media. Menurutnya, dengan anggaran yang ada Kementan kurang optimal dalam memperbaiki infrastruktur, maupun melakukan modernisasi pertanian untuk memompa produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro menjelaskan sebagaimana sering disampaikan Menteri Amran Sulaiman, Kementan menempatkan sarana dan prasarana pertanian sebagai prioritas dalam alokasi anggaran.

Tahun 2014 alokasi anggaran Kementan yang ditujukan untuk sarana dan prasarana petani semula 35%. Selanjutnya 2015 ditingkatkan menjadi 64%. Kemudian di 2018 dengan APBN Rp 22,8 triliun, porsi untuk sarana dan prasarana petani ditingkatkan lagi menjadi 85 persen.

"Kebijakan ini juga mengorbankan anggaran perjalanan dinas para pejabat di Kementan sebesar Rp 800 miliar, rehabilitasi kantor tahun 2015-2018 sebesar Rp 16 triliun. Seluruhnya dialihkan untuk infrastruktur serta pemberdayaan petani," ujar Syukur.

Hasilnya, program rehabilitasi irigasi yang semula ditarget 3,58 juta hektar naik 331 persen dibanding tahun 2013. Kebijakan peningkatan infrastruktur pengairan pertanian ini juga didukung melalui pembangunan 10.340 embung, dam parit, long storage dan 49 bendungan baru. Adapun dalam proses sedang dibangun 19.660 embung dan 16 bendungan baru.

"Kemudian mekanisasi pertanian melalui distribusi alat mesin pertanian sebanyak 423.197 unit. Jumlah ini naik puluhan kali lipat dibandingkan 2013. Kemudian untuk memastikan petani dilindungi, Kementan juga membagikan asuransi usahatani sebanyak 2,73 juta hektar padi dan 232.176 sapi," urai Syukur.

Lalu bagaimana mengukur ketepatan penggunaan anggaran ini? Syukur memaparkan di bawah kepemimpinan Amran, Kementan berkontribusi menurunkan secara drastis inflasi bahan makanan/ pangan turun drastis dari 10,57% pada 2014 menjadi 1,26% di 2018.

"Ini menunjukkan produksi pertanian yang baik sehingga ketersediaan bahan makanan mencukupi," paparnya.

Jika stabilitas harga pangan terjaga, bagaimana dengan kesejahteraan petani?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) dan Nilai Tukar Petani (NTP) petani bergerak naik. NTUP naik 5,39% sedangkan NTP naik 0,22%. Kenaikan ini secara langsung berdampak pada tingkat kesejahteraan petani yang umumnya berada si pedesaan.

"Hal itu tercermin dari turunnya kemiskinan di pedesaan dari 17.74 juta orang menjadi 15,81 juta orang, di mana 70 % disumbangkan dari sektor pertanian," pungkas Syukur mengutip data BPS.

BPK Nyatakan Penggunaan Anggaran Kementan Bersih

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tentu tak cukup sebatas dengan menunjukkan berbagai capaian. Untuk menepis keraguan mengenai penggunaan anggaran, Syukur Iwantoro mengutip hasil laporan penggunaan anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementan yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut.

"Dua tahun yaitu 2016 dan 2017 Kementan mendapatkan predikat WTP dari BPK. Ini artinya BPK menyatakan penggunaan anggaran Kementan clear," pungkas Syukur pasti.

Untuk mengawal program dan penggunaan anggaran bebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan sejak tiga tahun lalu Kementan telah menjalin komunikasi dengan KPK.

"Kementan dan KPK sudah bekerja sama untuk mengawasi kinerja pertanian sejak tahun 2015. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujar Amran pasti.

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut, pemeriksaan anggaranpemerintah juga seharusnya bisa dilakukan pada Kementerian dan Lembaga lain.

"KPK harus diundang ke dalam pemerintahan. Bagus," katanya.

Upaya ini pun membawa Kementan sukses meraih penghargaan dari KPK sebagai Kementerian dengan pengendalian gratifikasi terbaik sebanyak dua kali.

Artikel ini merupakan hak jawab Kementerian Pertanian atas artikel berjudul: Kementan Diminta Perbaiki Infrastruktur Pertanian dan Pengelolaan Anggaran (mdk/ian)