Penggunaan kartu debit GPN dinilai bantu hemat devisa negara
Merdeka.com - Pemerintah menilai penerapan Kartu Debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dapat menghemat devisa negara. Pemerintah menegaskan sudah banyak negara yang menerapkan langkah serupa demi penghematan, di antaranya Jepang, China, dan Singapura.
"Untuk transaksi di dalam negeri sebaiknya menggunakan kartu debit sendiri, kalau transaksi di luar negeri bisa menggunakan lainnya," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo seperti dikutip dari Antara di Solo, Kamis (9/8).
Dia mengatakan jika menggunakan kartu keluaran luar negeri maka devisa akan lari ke luar negeri pula. Sebaliknya, jika menggunakan Kartu GPN maka biaya transaksi cukup dikelola di dalam negeri.
-
Kenapa koin-koin China digunakan di Jepang? 'Orang Jepang membuat koin mereka sendiri hingga pertengahan abad ke-10, namun berhenti pada saat itu karena perubahan perekonomian dan kurangnya pasokan bijih tembaga,' kata Segal, dan terkadang koin China digunakan sebagai gantinya.
-
Mengapa Jepang memberikan insentif uang? Jepang, yang mengalami penurunan populasi signifikan setiap tahunnya, menemukan solusi dengan memberikan insentif uang tunai di beberapa daerah.
-
Bagaimana cara Jepang mengatasi pemalsuan yen? Yen dikemas menggunakan teknologi hologram 3D untuk melawan pemalsuan yang sering terjadi dan banyak memakan korban penipuan.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Bagaimana cara menghemat pengeluaran? Mengurangi biaya belanja bukan berarti mengurangi manfaat dari barang itu sendiri. Sebaliknya, dengan membeli barang dengan harga lebih tinggi, cenderung hemat. Sebab, produk dengan harga cukup tinggi memiliki usia pakai lebih panjang dibandingkan produk dengan harga murah. Akhirnya, Anda tidak perlu membeli produk yang serupa di setiap satu atau dua bulan sekali.
-
Kenapa sistem ini dinilai bisa menekan politik uang? Sistem proporsional tertutup dinilai mampu meminimalisasi politik uang karena biaya pemilu yang lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka.
Sebelumnya, Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi (SPPURLA) BI Surakarta Bhakti Artanta mengatakan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Surakarta segera menyosialisasikan Kartu Debit GPN seiring dengan efektivitas yang diperoleh masyarakat.
"Pada pertengahan bulan ini kami berencana mulai menyosialisasikan kartu GPN. Selama ini kan kita pakai banyak kartu debit yang dikeluarkan oleh berbagai perbankan, tetapi kartu GPN ini nantinya akan menggantikan kartu-kartu debit keluaran perbankan tersebut. Jadi cukup membawa satu kartu," katanya.
Dia mengatakan salah satu bentuk efektivitas lain dengan penggunaan kartu tersebut adalah nantinya tidak akan ada lagi merchant discount rate (MDR) yang dikenakan ke nasabah dalam setiap transaksi di merchant.
"Kalau selama ini kan dalam setiap pembelanjaan di merchant, biasanya ada biaya transaksi sebesar 1,6-2,2 persen. Nantinya biaya ini akan dikenakan ke merchant," katanya.
Oleh karena itu, jika dalam praktiknya nanti masih ditemui biaya transaksi dikenakan ke nasabah, pihaknya meminta agar nasabah tersebut segera melaporkan ke Bank Indonesia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia berencana memperluas QRIS antarnegara, seperti Filipina, Jepang dan Hong Kong.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran.
Baca SelengkapnyaKemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaNegara ASEAN ramai-ramai tinggalkan Dolar AS untuk bertransaksi. Ini akan membuat harga suatu produk lebih tahan banting.
Baca SelengkapnyaNilai transaksi dan jumlah pelaku LCT terus tumbuh positif dimana pada Januari hingga April 2023 mencapai USD2.1 milliar.
Baca SelengkapnyaSukses di ASEAN, Bank Indonesia ingin QRIS bisa digunakan di dunia.
Baca SelengkapnyaKerja sama ditujukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia (GBBI).
Baca SelengkapnyaSebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.
Baca SelengkapnyaUmumnya, sebelum berangkat ke luar negeri, masyarakat menukarkan rupiah dengan mata uang negara yang akan dituju.
Baca SelengkapnyaMaurits mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo guna percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
Baca SelengkapnyaHal ini menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan penyedia teknologi keuangan digital mendorong perkembangan transaksi digital di pusat perbelanjaan.
Baca Selengkapnya