Penggunaan kartu kredit dalam pembayaran belanja K/L tingkatkan transparansi
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menanggapi positif terhadap pelaksanaan pembayaran belanja di setiap kementerian atau lembaga (K/L) akan menggunakan kartu kredit, guna mengurangi transaksi pembayaran yang selama ini menggunakan kuitansi.
Menurutnya, penggunaan kartu kredit dalam transaksi yang dilakukan pemerintah akan meningkatkan transparansi, kebijakan ini juga mendukung gerakan non tunai yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
"Kartu kredit. Pemerintah tanda tangan dengan perbankan bahwa pengeluarannya dengan jumlah tertentu dengan menggunakan kartu. Kami sambut baik," ungkapnya di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (23/2).
-
Mengapa Sulawesi Utara gunakan kartu kredit pemerintah? Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menghadiri sosialisasi dan launching penggunaan kartu kredit pemerintah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
-
Bagaimana Sulut kontrol penggunaan kartu kredit? Sistemnya, kata dia, bisa melalui transfer atau metode lain di mana sistem pembayaran yang sifatnya cash (dalam artian menggunakan fisik uang kertas) mulai ditransformasi sepenuhnya agar kontrolnya lebih mudah karena tertata dan terdata.
-
Bagaimana BRI mendorong digitalisasi finansial? Lewat kegiatan ini, BRI terus mendorong sosialisasi pemakaian QRIS BRI sebagai wujud edukasi digitalisasi finansial kepada masyarakat.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Apa tujuan penggunaan kartu kredit di Sulut? Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menghadiri sosialisasi dan launching penggunaan kartu kredit pemerintah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
-
Kenapa transaksi kartu kredit masih tinggi? Transaksi kartu kredit tetap tumbuh di tengah gempuran kemudahan kredit seperti layanan paylater. Berdasarkan data Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) yang dirilis Bank Indonesia Kamis (18/1) nilai transaksi tunai kartu kredit pada November 2023 mencapai Rp34,356 triliun.
Selain itu, penggunaan kartu kredit juga merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab. "Itu bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Komitmen untuk meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan responsibility," jelas dia.
"Paling utama manfaat akan diterima dalam jumlah yang tetap. Dan tidak ada kebocoran. Kalau pun ada itu akan tercatat dengan baik," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan pembayaran belanja di setiap kementerian atau lembaga (K/L) akan menggunakan kartu kredit. Hal tersebut diharapkan akan mengurangi transaksi pembayaran yang selama ini menggunakan kuitansi.
"Jadi saya harapkan seluruh satker, K/L telah memegang kartu kredit korporat sehingga jadi cash less, akuntabel. Kita semua tahu waktu digesek dipakai untuk apa, di mana. Anda tidak perlu lagi bikin kuitansi dan itu akan jadi bentuk studi yang paling bagus," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (20/2).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Metode yang digunakan mengurangi penggunaan uang fisik atau cashless.
Baca SelengkapnyaFitur terbaru ini bertujuan untuk memudahkan transaksi belanja Pemerintah.
Baca SelengkapnyaTransaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.
Baca SelengkapnyaMaurits mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo guna percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
Baca SelengkapnyaKemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaKerja sama ditujukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia (GBBI).
Baca SelengkapnyaInovasi pembayaran tersebut dirancang dalam rangka fasilitasi kebutuhan transaksi yang cepat dan massal untuk berbagai jenis pembayaran
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Hotel Mercure.
Baca SelengkapnyaIndra mengatakan, kunci dari lancarnya transaksi kedua model pembayaran itu salah satunya terletak pada fitur.
Baca SelengkapnyaAdanya digitalisasi, akan menampilkam transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah daerah
Baca SelengkapnyaKerja sama dengan PT ATDXT Teknologi Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem digital di Jakarta.
Baca SelengkapnyaE-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
Baca Selengkapnya