Penghentian sementara proyek infrastruktur melayang atas perintah Presiden Jokowi
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Basuki Hadimuljono, mengatakan penghentian proyek tidak akan berlangsung terlalu lama. Penghentian sementara ini, menurutnya, adalah perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini perintah presiden. Penghentian sementara pengerjaan ini adalah perintah Presiden. Kalau keselamatan konstruksi tidak ada kompromi," ungkapnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/2).
Dia menyampaikan, dalam proses evaluasi, tim konsultan independen akan membuat skala prioritas proyek mana yang bakal dievaluasi lebih dulu. "Nanti akan diperhitungkan. Prioritas mana yang akan dievaluasi duluan," kata dia.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang akan dilakukan Heru Budi hingga masa jabatannya berakhir? Heru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024 sesuai arahan Mendagri. Sehingga, mengenai pergantian juga diserahkan kepada pemerintah pusat'Toh saya menjalankan tugas sebagaimana yang diserahkan kepada saya. 17 Oktober adalah tahun saya menjabat dua tahun Pj Gubernur, terserah yang memberikan tugas pada saya,' jelasnya.
Menteri Basuki pun menegaskan bahwa proyek yang dihentikan adalah proyek yang bersifat elevated (melayang di atas permukaan tanah), seperti jembatan. Karena itu, proyek at grade (di permukaan tanah) akan terus berjalan.
"Yang di atas (yang dihentikan). Di bawah kan masih ada. Yang at grade itu masih bekerja terus. Kalau ruas tol Sumatera itu kan ruas, tidak ada elevated," jelas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa proyek yang masih dalam proses kajian, seperti tol Puncak dan tol dari Kulonprogo menuju Cilacap, termasuk dalam kebijakan penghentian ini.
Baca SelengkapnyaPenyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.
Baca SelengkapnyaErick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan groundbreaking sejumlah proyek IKN. Jokowi menyentil Menteri Basuki soal janji pembangunan tol.
Baca SelengkapnyaBasuki akan mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah dibuat oleh OIKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaBasuki mengaku mendapat perintah untuk menyelesaikan tugas sebagai Menteri PUPR hingga berakhir pada Oktober 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memastikan akan pindah kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, setelah studi dari pemrakarsa selesai, akan dilanjutkan studi dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.
Baca SelengkapnyaSebanyak 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) Jokowi tetap dilanjutkan meski Oktober tahun ini jabatannya berakhir.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya