Pengusaha AS Ketar-Ketir, Bersiap Kemungkinan Resesi dan Kehilangan Pekerjaan

Merdeka.com - Gedung Putih dan anggota Kongres dari Partai Republik belum mencapai kesepakatan soal plafon utang Amerika Serikat. Dengan demikian, kemungkinan gagal bayar utang AS mulai terlihat.

Pemilik bisnis, bersama dengan seluruh negara lainnya berada dalam mode menunggu dan melihat, bersiap untuk kemungkinan resesi dan kehilangan pekerjaan, jika terjadi gagal bayar yang berkepanjangan.

Melansir dari CNN, menurut para ahli, ada beberapa hal yang dapat mereka lakukan untuk bersiap. Untuk membantu melindungi diri mereka sendiri, perusahaan harus mengevaluasi keterpaparan mereka terhadap kontrak pemerintah, mempertimbangkan untuk menyimpan lebih banyak uang tunai dan melepaskan tagihan Treasury jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Namun, beberapa orang masih berpikir default (bangkrut) tidak mungkin terjadi. "Kita semua berharap tidak default. Tapi harapan bukanlah sebuah rencana," ujar asisten profesor keuangan di sekolah manajemen Vanderbilt Joshua White.

Menurutnya, beberapa perusahaan mungkin tidak langsung terkena dampak default. Tetapi mereka yang memiliki kontrak dengan pemerintah dapat mengalami penundaan pembayaran setelah AS kehabisan uang tunai.

White menjelaskan sektor pertahanan dan perawatan kesehatan sangat rentan terhadap gagal bayar, karena cenderung bergantung pada pendanaan pemerintah. Perusahaan swasta, seperti perusahaan teknologi, juga dapat memegang kontrak pemerintah.

White merekomendasikan perusahaan di industri tersebut mengadakan pertemuan rutin untuk memikirkan rencana jika pembayaran tertunda.

"Pada titik tertentu pemerintah akan menyelesaikannya.. Tapi sampai saat itu, perusahaan“perlu tahu, bisakah kita bertahan sampai titik itu? Dan berapa lama itu? Seberapa keras hal itu akan memukul kami untuk posisi kas kami?" terangnya.

Sementara itu, seorang profesor praktik profesional di sekolah bisnis Columbia, Harry Mamaysky mengatakan, jika terjadi default, mungkin ada pembayaran tertunda selama beberapa minggu. Pada periode itu, tuan tanah, vendor, dan lainnya mungkin lebih fleksibel dan menerima pembayaran belakangan.

"Bisnis yang mengandalkan pembayaran pemerintah harus siap menghadapi penundaan. Anda harus membuat rencana darurat," kata Harry.