Pengusaha Batubara Lebih Pilih Bayar Denda Dibanding Penuhi Pasokan Dalam Negeri

Merdeka.com - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membahas kelangkaan pasokan batubara ke PT PLN (Persero).

Arifin mengungkap, perusahaan batubara lebih memilih untuk membayar denda sebagai pengganti domestic market obligation (DMO). Sebab, harga batubara internasional yang cukup tinggi dipandang pengusaha menguntungkan, sehingga industri dalam negeri berpotensi mengalami kekurangan suplai.

"Karena adanya disparitas harga yang besar dan mengakibatkan industri dalam negeri bisa mengalami kekurangan," kata dia Raker dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (9/8/2022).

Dia menyebut, tingginya harga internasional ini juga membuat perusahaan memilih menghidari kontrak dalam negeri. Alih-alih memasok, perusahaan justru memilih jalan bayar denda dan kompensasi.

"Sanksi berupaya pembayaran dana kompensasi dengan tarif yang kecil dan pembayaran denda bagi yang melanggar kontrak menyebabkan perusahaan batu bara cenderung untuk lebih memilih membayar denda sanksi dan kompensasi dibandingkan dengan nilai ekspor yang bisa diperoleh," ungkapnya.

Menurutnya, adanya celah ini perlu ditambal dengan regulasi baru. Meski begitu, dia belum merinci kebijakan apa yang akan diambil ke depannya. "Perlu kebijakan baru untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara dalam negeri melalui penghimpunan, penyaluran dana kompensasi melalui badan layanan usaha dmo batu bara," paparnya.

Pihaknya telah mengeluarkan 123 surat penugasan untuk memenuhi DMO batu bara sebanyak 18,89 juta ton. Hingga Juli 2022, pemenuhannya baru 8,03 juta ton. Dari jumlah ini, penugasan baru dilakukan oleh 52 perusahaan. Sementara sisanya 71 perusahaan belum melakaanakan penugasan dengan berbagai alasan dan kendala.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com