Pengusaha Butuh Pemerintah Antisipasi Potensi Krisis Ekonomi
Merdeka.com - Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani menyebut bahwa pengusaha pada dasarnya telah menyiapkan sejumlah antisipasi guna menghadapi ancaman resesi global atau krisis ekonomi.
Namun demikian, pengusaha masih butuh bantuan pemerintah agar menyediakan kebijakan yang memantik iklim bisnis bagi pelaku ekonomi. Terutama melihat beberapa negara besar telah lebih dulu terjerembab di lubang resesi.
"Setidaknya untuk bisnis-bisnis yang berorientasi ekspor, yang memang bisa menjadi sangat rentan colapse bila terjadi krisis global dengan terus menerus melakukan efisiensi produksi dan berupaya mendiversifikasi pasar ekspor," tuturnya kepada Liputan6.com, Minggu (29/9).
-
Bagaimana cara meminimalisir risiko saham? Riset dengan Baik Biar Nggak Terjebak Perlu dipahami kalau nggak ada saham yang performanya selalu baik sepanjang waktu. Risiko selalu ada, tapi investor pemula bisa meminimalisir risikonya dengan melakukan riset terlebih dulu.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Bagaimana BRI mengelola resiko di tengah pemulihan? Kendati demikian untuk memperkuat kondisi yang semakin membaik, pihaknya menerapkan strategi konservatif dengan mengalokasikan dana pencadangan yang lebih dari memadai sebagai salah satu mitigasi risiko.
-
Mengapa banyak perusahaan global terancam bangkrut? Banyak tanda menunjukkan ancaman kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan global, terutama karena krisis utang dan kenaikan biaya pinjaman yang menjadi isyarat 'kiamat' baru bagi korporasi di seluruh dunia.
-
Bagaimana meminimalisir risiko di awal membangun bisnis? Dia berpesan, dalam video tersebut, memulai bisnis dari hal yang kecil membantu untuk meminimalisir risiko dan bisa lebih fleksibel untuk melakukan trial and error.
-
Mengapa pengusaha rela mengeluarkan biaya besar? 'Setiap kalori harus berjuang untuk hidupnya,' kata Jhonson.
"Hanya saja langkah ini tidak bisa maksimal karena secara umum tingkat efisiensi pelaku usaha sangat tergantung terhadap kebijakan-kebijakan yang mengikat kegiatan usaha di sektor masing-masing," lanjut dia.
Misalnya saja, sebagai eksportir, pengusaha tidak bisa memangkas biaya pengurusan izin impor atas input produksi bila aturan impornya tetap sama. Maka perlu memperkecil risiko pada faktor ekonomi perusahaan yang paling rentan terkena krisis.
"Jadi memang kami betul-betul meminta agar pemerintah untuk lebih serius melakukan efisiensi kebijakan agar punya antisipasi krisis global," tegasnya.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman. Menurutnya, saat ini memang masih banyak sejumlah peraturan perizinan yang tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah.
"Jadi memang rencana Pemerintah untuk menyatukan banyaknya aturan lewat skema Omnibus Law sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi, terutama daya tarik bagi investor," jelasnya.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) , Indonesia memang harus mendukung liberalisasi perdagangan.
Baca SelengkapnyaKusfiardi menekankan perlunya kebijakan fiskal yang hati-hati dan proaktif, termasuk dalam pengelolaan investasi infrastruktur yang strategis.
Baca SelengkapnyaRencana pembatasan penjualan produk impor di bawah Rp1,5 Juta untuk melindungi produk UMKM dari ancaman produk impor, salah satunya TikTok Shop.
Baca SelengkapnyaKementerian Perindustrian (Kemenperin) mengingatkan dampak melambungnya impor barang jadi ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaHal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal
Baca SelengkapnyaPemerintah juga diminta menekan impor barang pangan dan barang konsumsi
Baca SelengkapnyaMendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPemerintah berupaya menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga sektor industri.
Baca SelengkapnyaProteksi terlalu berlebihan terhadap industri domestik yang tidak kompetitif bisa membuat proses negosiasi perjanjian dagang lebih sulit.
Baca SelengkapnyaPotensi investasi senilai Rp437 triliun di sektor petrokimia juga terancam mandek akibat kekacauan pasar domestik.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca Selengkapnya