Pengusaha Cium Ada Kepentingan Politik di Balik Direvisinya UMP DKI Jakarta
Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mencium adanya kepentingan politik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menaikkan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta pada 2022.
Sorotan itu diberikan pasca Anies berkirim surat ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah lewat surat bernomor 533/-85.15 pada 22 November 2021.
Surat itu berisikan formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang dianggap tidak cocok dengan kondisi Jakarta, dan diminta untuk dirubah.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Kenapa Anies Baswedan jadi menteri? Kesungguhannya dalam memajukan sektor pendidikan terwujud ketika Jokowi memilihnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Anies Baswedan menyerahkan keputusan hak angket ke pimpinan partai? Sementara, Anies Baswedan mengatakan menyerahkan keputusan terkait hak angket kepada pimpinan partai politik.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
"Oh jelas (ada kepentingan politik). Jadi pak Anies ini kan waktu itu minta berubah formula. Terus ditujukannya ke Kemenaker lagi. Ini enggak ada kaitannya, enggak ada korelasinya," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz dalam sesi teleconference, Senin (20/12).
Seharusnya, Anies Baswedan mengajukan surat tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, RI 1 jadi sosok yang mengesahkan aturan pengupahan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
"Kalau mau minta berubah formulasi itu, karena PP itu (36/2021) yang tanda tangan Presiden, bukan Kemenaker. Jadi langsung saja ke pak Presiden," singgungnya.
Tidak Sesuai Ketetapan Hukum
Di sisi lain, Adi juga mengkritisi kebijakan Anies melakukan revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022. Menurut dia, langkah itu sudah tidak sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku.
"Ini jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada masyarakat terkait aturan dan regulasi yang ada. Jangan-jangan Pak Gubernur (Anies Baswedan) tidak tahu terkait dampak Covid-19 di DKI Jakarta, berapa buruh terdampak dan Perusahaan yang tutup!" serunya.
Adi menyarankan Anies agar tidak menetapkan kenaikan UMP berdasarkan asumsi atau prediksi, karena itu belum tentu benar.
"Menteri saja taat terhadap aturan perundangan, namun kenapa Pak Gubernur tidak taat. Sekali lagi jangan penetapan upah minimum ini di bawah ke ranah kepentingan politik," tegasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca SelengkapnyaAnies menyampaikan, bila kenaikan UMP buruh tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan timbul ketimpangan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal akan memberikan surat rekomendasi gubernur Jakarta secara langsung kepada Anies dan mempersilakan mantan capres itu terus komunikasi dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaUsulan itu dibahas ketika dirinya masih menjabat menteri pendidikan
Baca SelengkapnyaJuru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian sangat bersyukur dengan adanya putusan MK.
Baca SelengkapnyaAnies menilai pemerintah dan swasta perlu ada dorongan untuk mengambil produk UMKM untuk dijual kembali.
Baca SelengkapnyaSelain Anies, nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa juga terjaring oleh DPD PDIP DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan pihaknya memang tidak terburu-buru mengumumkan semua nama yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaPesan itu ditulis Anies sehari setelah partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan perlunya dukungan masyarakat Tangerang, untuk bersama-sama memilih calon-calon legislatif dari partai-partai yang juga mengusung dirinya.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan angkat bicara soal Presiden Jokowi mengatakan seorang Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaKomentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca Selengkapnya