Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengusaha Cium Ada Kepentingan Politik di Balik Direvisinya UMP DKI Jakarta

Pengusaha Cium Ada Kepentingan Politik di Balik Direvisinya UMP DKI Jakarta Demo buruh. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mencium adanya kepentingan politik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menaikkan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta pada 2022.

Sorotan itu diberikan pasca Anies berkirim surat ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah lewat surat bernomor 533/-85.15 pada 22 November 2021.

Surat itu berisikan formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang dianggap tidak cocok dengan kondisi Jakarta, dan diminta untuk dirubah.

"Oh jelas (ada kepentingan politik). Jadi pak Anies ini kan waktu itu minta berubah formula. Terus ditujukannya ke Kemenaker lagi. Ini enggak ada kaitannya, enggak ada korelasinya," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz dalam sesi teleconference, Senin (20/12).

Seharusnya, Anies Baswedan mengajukan surat tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, RI 1 jadi sosok yang mengesahkan aturan pengupahan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

"Kalau mau minta berubah formulasi itu, karena PP itu (36/2021) yang tanda tangan Presiden, bukan Kemenaker. Jadi langsung saja ke pak Presiden," singgungnya.

Tidak Sesuai Ketetapan Hukum

Di sisi lain, Adi juga mengkritisi kebijakan Anies melakukan revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022. Menurut dia, langkah itu sudah tidak sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku.

"Ini jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada masyarakat terkait aturan dan regulasi yang ada. Jangan-jangan Pak Gubernur (Anies Baswedan) tidak tahu terkait dampak Covid-19 di DKI Jakarta, berapa buruh terdampak dan Perusahaan yang tutup!" serunya.

Adi menyarankan Anies agar tidak menetapkan kenaikan UMP berdasarkan asumsi atau prediksi, karena itu belum tentu benar.

"Menteri saja taat terhadap aturan perundangan, namun kenapa Pak Gubernur tidak taat. Sekali lagi jangan penetapan upah minimum ini di bawah ke ranah kepentingan politik," tegasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya
Ungkit saat di Jakarta, Anies Minta Penentuan Upah Buruh Pakai Prinsip Keadilan
Ungkit saat di Jakarta, Anies Minta Penentuan Upah Buruh Pakai Prinsip Keadilan

Anies menyampaikan, bila kenaikan UMP buruh tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan timbul ketimpangan.

Baca Selengkapnya
Partai Buruh Siap Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta
Partai Buruh Siap Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

Said Iqbal akan memberikan surat rekomendasi gubernur Jakarta secara langsung kepada Anies dan mempersilakan mantan capres itu terus komunikasi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Anies Akui Berjasa Garap RUU Kebudayaan Tapi Diberhentikan Jokowi dari Mendikbud
VIDEO: Anies Akui Berjasa Garap RUU Kebudayaan Tapi Diberhentikan Jokowi dari Mendikbud

Usulan itu dibahas ketika dirinya masih menjabat menteri pendidikan

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jubir Usai Ada Putusan MK
VIDEO: Jubir Usai Ada Putusan MK "Anies Bisa Maju Pilkada Jakarta"

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian sangat bersyukur dengan adanya putusan MK.

Baca Selengkapnya
Bertemu Pengusaha UMKM, Anies Sebut Regulasi Kerap Jadi Penghambat
Bertemu Pengusaha UMKM, Anies Sebut Regulasi Kerap Jadi Penghambat

Anies menilai pemerintah dan swasta perlu ada dorongan untuk mengambil produk UMKM untuk dijual kembali.

Baca Selengkapnya
Anies Ungkap Isi Pembicaraan dengan DPD PDIP DKI soal Pilgub Jakarta 2024
Anies Ungkap Isi Pembicaraan dengan DPD PDIP DKI soal Pilgub Jakarta 2024

Selain Anies, nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa juga terjaring oleh DPD PDIP DKI Jakarta

Baca Selengkapnya
PDIP Belum Umumkan Cagub untuk Jateng, Jatim dan Jakarta, Ini Kata Said Abdullah
PDIP Belum Umumkan Cagub untuk Jateng, Jatim dan Jakarta, Ini Kata Said Abdullah

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan pihaknya memang tidak terburu-buru mengumumkan semua nama yang akan diusung.

Baca Selengkapnya
Anies Kutip Bung Karno 'Jangan Putus Asa dan Nyerah Untuk Indonesia, Tetap Semangat Elang Rajawali'
Anies Kutip Bung Karno 'Jangan Putus Asa dan Nyerah Untuk Indonesia, Tetap Semangat Elang Rajawali'

Pesan itu ditulis Anies sehari setelah partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Cerita Anies Gagal Jual Saham Bir Pemprov saat Jabat Gubernur DKI: Ketua DPRDnya Bukan Partai Pendukung
Cerita Anies Gagal Jual Saham Bir Pemprov saat Jabat Gubernur DKI: Ketua DPRDnya Bukan Partai Pendukung

Anies menegaskan perlunya dukungan masyarakat Tangerang, untuk bersama-sama memilih calon-calon legislatif dari partai-partai yang juga mengusung dirinya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies: Negara Ini Diatur Tidak Pakai Selera!
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies: Negara Ini Diatur Tidak Pakai Selera!

Anies Baswedan angkat bicara soal Presiden Jokowi mengatakan seorang Presiden boleh kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden

Baca Selengkapnya