Pengusaha: Daya beli turun, orang tidak ingin belanja karena pendapatan stagnan
Merdeka.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengakui daya beli masyarakat tengah mengalami penurunan. Tak hanya itu, dari tinjauan lapangan dan dialog bersama pelaku usaha, pihaknya juga menemukan fakta bahwa pertumbuhan dunia usaha berlangsung melambat.
Menurutnya, perlu kebijakan yang berani untuk dapat kembali meningkatkan konsumsi dan gairah pasar. Dia mengusulkan, PPN untuk semua perbelanjaan dibebaskan dalam kurun waktu tertentu.
"Saya ngomong sama Bu Menteri, Bu ini juga dialami beberapa negara lain. Kasih-lah orang belanja seminggu dua minggu free PPN nggak usah bayar," ungkapnya di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Bagaimana Kemendag mendorong ekspor produk Tanah Air? 'Pemerintah pusat akan terus mendorong ekspor produk Tanah Air ke luar negeri seperti ini. Inikan hasil komunikasi kerja antara produsen dalam hal ini WKI dengan Pak Susanto Lee (Direktur Distributor Kara Marketing Malaysia) dengan atase kami Pak Deden di Malaysia, yang terus bekerja untuk mencarikan pasar di Malaysia, dan kami akan berniat merambah ke pasar Brunei, Vietnam, dan beberapa negara ASEAN lainnya,' ucap Didi Sumedi.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
"Itu pemikiran out of the box ya, tapi kenapa enggak. Bisa dikaji. Mungkin begini ya 'Kalau nggak bayar PPN kekurangan pajak'. Tapi saya bisa berargumen, pertumbuhan Indonesia 55 sampai 60 persen dari konsumsi," jelas Rosan.
Dalam pandangan Rosan, lesunya pasar saat ini lebih disebabkan karena masyarakat sedang tidak ingin berbelanja. "Nggak mau belanja saja. Pendapatan masyarakat relatif sama hanya mereka simpan duitnya dulu. Kalau kita lihat d bank dana pihak ketiga naiknya signifikan kok," kata dia.
Karena itu menurut dia, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk kembali mengerek daya beli masyarakat. "Itu juga dilakukan kebijakan itu di Thailand. Jadi, begitu keadaan agak lesu, seluruh pembelanjaan tidak dikenakan pajak. Itu bergairah lagi kan. Orang belanja lagi. Mood-nya mesti di-swing, dibalikkan gitu," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaPelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaJazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca SelengkapnyaPemberian insentif ini diyakini bisa mendongkrak penjualan mobil domestik yang ujungnya bisa menggairahkan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaPT Mandiri Sekuritas memperkirakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) akan tetap stabil di sekitar 5,1 persen pada tahun 2025.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif PPN tersebut diproyeksikan berdampak negatif terhadap ekonomi baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah riil buruh.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.
Baca SelengkapnyaTren tabungan masyarakat tidak akan langsung turun pasca penerapan tarif PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaPadahal, masyarakat masih terbebani kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 lalu.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang.
Baca Selengkapnya