Pengusaha Desak Pemerintah Segera Terbitkan Perpres Mobil Listrik

Merdeka.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera meneken Perpres kendaraan Listrik. Sebab aturan tersebut akan menjadi payung hukum bagi pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Dia mengaku dapat memahami jika terjadi pro kontra di antara para menteri kabinet kerja, bahkan terjadi perdebatan yang tak kunjung selesai antar para menteri. Namun hal tersebut tidak boleh menghambat ditekennya Perpres tersebut.

"Ya kami ngerti mungkin ada beberapa kepentingan yang memang mereka perjuangkan, tetapi kita harus melihat ujungnya nih. Ujungnya kita mau kehadiran mobil listrik ini hanya untuk ada saja atau kita memang ingin secara kebijakan kita mendorong perubahan," kata dia saat ditemui, di Jakarta, Senin (29/7).

Sebagai pelaku usaha, pihaknya tentu mengharapkan agar Perpres yang mengatur kendaraan listrik dapat segera diterbitkan. "Ya tentunya kami mengharapkan itu (Perpres) segera ditandatangani ya, karena kalau kami lihat dari dunia usaha itu azas manfaat itu banyak kok," ujarnya.

"Karena tren dunia itu memang arahnya ke situ (mobil listrik) sehingga kita pun harus bergerak cepat untuk punya landasan dalam kita menuju elektrik car atau hybrid car, karena itu kan mengurangi penggunaan fuel kan," ungkapnya.

Karena itu, menurut dia, pemerintah seharusnya mempercepat penerbitan Perpres terkait kendaraan listrik. Hal tersebut tentu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik di tanah air.

"Bahwa pemakaian kendaraan yang konvensional ke listrik. Kalau kita pengen sekedar ada ya tarik-tarikan, tetapi kalau kita ingin ini jadi benar benar ingin kita lakukan, udah segera teken (Perpresnya)," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan adanya kendala penerbitan Perpres kendaraan listrik. Kendala penerbitan perpres tersebut karena adanya pro kontra di antara anggota Kabinet Kerja.

"Peraturan Presiden ditunggu hampir 1,5 tahun, debat antar menteri enggak selesai-selesai. Ada yang pro mobil listrik, ada yang melawan," ungkap Ignasius Jonan di Jakarta, Minggu (28/7).