Pengusaha diminta manfaatkan sisa 1 bulan program Tax Amnesty
Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan pengusaha harus memanfaatkan program Tax Amnesty yang akan berakhir dalam satu bulan ke depan. Sebab, pemerintah akan tetap bisa mengetahui kekayaan masyarakat dengan adanya keterbukaan informasi keuangan yang akan diterapkan pada 2018 dan akan dikenai biaya pajak yang lebih tinggi.
"Manfaat Tax Amnesty, yaitu uang tebusan rendah, menghindari denda pajak, serta kerahasiaan data yang dijamin undang undang untuk tidak dibuka pihak manapun. Kami juga mengingatkan bahwa data kekayaan di dalam dan luar negeri juga terbuka mengingat adanya keterbukaan informasi keuangan mulai 2018. Bagi bapak ibu yang masih menimbang, kami harap dapat mengikutinya di sisa waktu," ujar Haryadi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/2).
Haryadi mengajak para pengusaha untuk ikut serta menyukseskan Tax Amnesty. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan untuk peningkatan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Kenapa Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
"Sosialisasi terakhir maka kita akan pisah dengan Tax Amnesty dalam satu bulan mendatang, dan tidak ada program ini lagi di masa yang akan datang. Marilah kita dukung upaya bersama peningkatan pajak dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia," ungkapnya.
Selain itu, Haryadi juga meminta Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak untuk lebih meningkatkan proses pembayaran Tax Amnesty. Di mana, selama ini masih banyak masyarakat yang terkendala masalah teknis.
"Kami menghargai upaya menkeu dan Dirjen Pajak yang telah mengeluarkan berbagai ketentuan teknis Tax Amnesty. Tapi masih terdapat masalah di lapangan yang menghambat, diantaranya surat keterangan pembalikan nama. WP masih menemui kendala teknis ketika berhadapan dengan petugas pajak. Kami berharap permasalahan teknis dapat segera diatasi bersama," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca SelengkapnyaDalam waktu dekat para pengusaha tersebut akan menyetor Rp189 triliun untuk tahap pertama.
Baca SelengkapnyaHashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.
Baca SelengkapnyaPenetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.
Baca SelengkapnyaWacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaPengusaha memastikan dapat memberikan THR lebih awal dan bisa mengatur cash flow dengan baik.
Baca SelengkapnyaBanyak perusahaan di sektor industri padat karya melakukan pemutusan hubungan kerja.
Baca SelengkapnyaUtang tersebut sudah terlampau lama yakni selama 26 tahun dan dinilai memberatkan masyarakat.
Baca Selengkapnya"Ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo, segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat," ucap Hashim.
Baca SelengkapnyaMenteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menegaskan pembayaran THR paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri 1445H.
Baca SelengkapnyaPenghapusan utang terhadap bank himbara merupakan bukti kepedulian Presiden Prabowo.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau pekerja maupun perusahaan tetap tenang terkait penetapan Program Tapera yang baru diluncurkan pemerintah.
Baca Selengkapnya