Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengusaha diminta manfaatkan sisa 1 bulan program Tax Amnesty

Pengusaha diminta manfaatkan sisa 1 bulan program Tax Amnesty Sosialisasi amnesti pajak di BEI. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan pengusaha harus memanfaatkan program Tax Amnesty yang akan berakhir dalam satu bulan ke depan. Sebab, pemerintah akan tetap bisa mengetahui kekayaan masyarakat dengan adanya keterbukaan informasi keuangan yang akan diterapkan pada 2018 dan akan dikenai biaya pajak yang lebih tinggi.

"Manfaat Tax Amnesty, yaitu uang tebusan rendah, menghindari denda pajak, serta kerahasiaan data yang dijamin undang undang untuk tidak dibuka pihak manapun. Kami juga mengingatkan bahwa data kekayaan di dalam dan luar negeri juga terbuka mengingat adanya keterbukaan informasi keuangan mulai 2018. Bagi bapak ibu yang masih menimbang, kami harap dapat mengikutinya di sisa waktu," ujar Haryadi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/2).

Haryadi mengajak para pengusaha untuk ikut serta menyukseskan Tax Amnesty. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan untuk peningkatan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Sosialisasi terakhir maka kita akan pisah dengan Tax Amnesty dalam satu bulan mendatang, dan tidak ada program ini lagi di masa yang akan datang. Marilah kita dukung upaya bersama peningkatan pajak dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia," ungkapnya.

Selain itu, Haryadi juga meminta Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak untuk lebih meningkatkan proses pembayaran Tax Amnesty. Di mana, selama ini masih banyak masyarakat yang terkendala masalah teknis.

"Kami menghargai upaya menkeu dan Dirjen Pajak yang telah mengeluarkan berbagai ketentuan teknis Tax Amnesty. Tapi masih terdapat masalah di lapangan yang menghambat, diantaranya surat keterangan pembalikan nama. WP masih menemui kendala teknis ketika berhadapan dengan petugas pajak. Kami berharap permasalahan teknis dapat segera diatasi bersama," pungkasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya

Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.

Baca Selengkapnya
Prabowo Mau Paksa Pengemplang Pajak Sawit Setor Rp300 Triliun ke Negara
Prabowo Mau Paksa Pengemplang Pajak Sawit Setor Rp300 Triliun ke Negara

Dalam waktu dekat para pengusaha tersebut akan menyetor Rp189 triliun untuk tahap pertama.

Baca Selengkapnya
Diam-Diam, Prabowo Bakal Terbitkan Aturan Pemutihan Utang Pengusaha yang Sudah Hapus Buku
Diam-Diam, Prabowo Bakal Terbitkan Aturan Pemutihan Utang Pengusaha yang Sudah Hapus Buku

Hashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.

Baca Selengkapnya
Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Dirut BRI Bilang Begini
Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Dirut BRI Bilang Begini

Penetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.

Baca Selengkapnya
Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara, Kementerian Baru Bentukan Presiden Prabowo
Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara, Kementerian Baru Bentukan Presiden Prabowo

Wacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Baca Selengkapnya
Hore, Pengusaha Hotel Bakal Bayar THR Karyawan Lebih Awal
Hore, Pengusaha Hotel Bakal Bayar THR Karyawan Lebih Awal

Pengusaha memastikan dapat memberikan THR lebih awal dan bisa mengatur cash flow dengan baik.

Baca Selengkapnya
Apindo Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen Bersamaan dengan UMP, Sektor Industri Padat Karya Terpukul
Apindo Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen Bersamaan dengan UMP, Sektor Industri Padat Karya Terpukul

Banyak perusahaan di sektor industri padat karya melakukan pemutusan hubungan kerja.

Baca Selengkapnya
Prabowo Mau Hapus Utang Petani, Totalnya Ternyata Mencapai Rp8,3 Triliun
Prabowo Mau Hapus Utang Petani, Totalnya Ternyata Mencapai Rp8,3 Triliun

Utang tersebut sudah terlampau lama yakni selama 26 tahun dan dinilai memberatkan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Adik Prabowo Sebut Ada 300 Pengusaha Kelapa Sawit Ilegal, Tak Punya NPWP dan Rekening Bank di Indonesia
Adik Prabowo Sebut Ada 300 Pengusaha Kelapa Sawit Ilegal, Tak Punya NPWP dan Rekening Bank di Indonesia

"Ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo, segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat," ucap Hashim.

Baca Selengkapnya
Sandiaga Minta Pengusaha Hotel Bayar THR Karyawan Lebih Awal, Ternyata Ini Alasannya
Sandiaga Minta Pengusaha Hotel Bayar THR Karyawan Lebih Awal, Ternyata Ini Alasannya

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menegaskan pembayaran THR paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri 1445H.

Baca Selengkapnya
Tak Semua Utang Petani dan Nelayan Bakal Dihapus Pemerintah, Cek Kriterianya di Sini
Tak Semua Utang Petani dan Nelayan Bakal Dihapus Pemerintah, Cek Kriterianya di Sini

Penghapusan utang terhadap bank himbara merupakan bukti kepedulian Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya
Kemnaker: Enggak Usah Khawatir, Pemotongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera Nanti di 2027
Kemnaker: Enggak Usah Khawatir, Pemotongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera Nanti di 2027

Pemerintah mengimbau pekerja maupun perusahaan tetap tenang terkait penetapan Program Tapera yang baru diluncurkan pemerintah.

Baca Selengkapnya