Pengusaha Diprediksi Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, memperkirakan ibu kota baru tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan seperti yang direncanakan. Pusat-pusat ekonomi, terutama pelaku bisnis juga tentu akan ada yang ikut pindah ke ibu kota baru.

"Saya juga menduga, meskipun pindah hanya pusat pemerintahan, pada tingkat tertentu BUMN juga akan melihat peluang untuk itu. Dia akan pindah, mungkin kantor-kantor pusat BUMN selain ada di Jakarta juga akan ada di sana," kata dia dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (24/8).

Menurut dia, salah satu alasan Jakarta menjadi pusat bisnis adalah karena karakteristik para pengusaha yang tentu ingin ada dekat dengan pemerintah. Dengan demikian komunikasi dengan pemerintah menjadi lebih mudah.

"Bahkan kalau melihat karakter para pelaku usaha kita di mana kantor pusat itu memang didirikan di ibu kota itu pertimbangannya biar dekat dengan pemerintahnya, biar gampang lobinya. Kan dia butuh lobi," ungkapnya.

Karena itu, lanjut Robert, meskipun dalam rencana yang akan dipindahkan hanya pusat pemerintahan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa pusat bisnis juga akan ikut hijrah ke ibu kota baru.

"Jadi memang secara formal pindah ibu kota (pusat pemerintahan). Tapi pusat-pusat ekonomi sedikit banyak akan bergeser ke sana, karena dunia usaha butuh kedekatan dengan pihak pemerintah," jelasnya.

Peran Swasta Bakal Dominan

Robert juga meminta pemerintah pusat melibatkan semua komponen bangsa dalam membahas rencana pemindahan ibu kota, termasuk pelaku usaha. Sebab, swasta merupakan pihak yang direncanakan bakal menyumbang kontribusi pendanaan proyek pemindahan ibu kota.

"Pemindahan ibu kota ini adalah kerja besar bersama bukan hanya kerja pemerintah. Juga dunia usaha. Kan katanya mau mendapatkan dana swasta," kata dia.

"Ini kan luar biasa butuh kerjasama di mana semua komponen terlibat di dalamnya. Mungkin ada yang beri kajian tapi tim di dalam adalah representasi kekuatan utama kita," imbuhnya.

Dia mengatakan bahwa sumber pendanaan negara umumnya berasal dari APBN, Investasi, skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), dan sumber lain seperti hibah atau CSR. Dari empat sumber ini, disebut skema KPBU yang akan lebih didorong. Karena itu keterlibatan swasta dalam diskusi perlu dioptimalkan.

"Sumber pendanaan cuma empat APBN, investasi, KPBU, sumber lain lembaga donor. Yang ketiga (KPBU) ini yang kelihatan akan benar dioptimalkan pemerintah," ujar dia.

Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, mengatakan Bappenas saat ini sedang melakukan kajian. Setelah kajian selesai barulah semua pihak diajak berdiskusi.

"Pemerintah tentu bekerja mempersiapkan langkah-langkah pasti pada akhirnya akan menjadi sebuah diskusi. Tentunya sebuah diskusi yang sehat harus diawali dengan konsep yang lebih baik," urai dia.

"Saya percaya Bappenas menyiapkan konsep yang baik. Saya yakin Bappenas tengah mempersiapkan sebuah diskursus (ibu kota baru) yang akan melibatkan semua pihak," tandasnya.