Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengusaha farmasi AS tiap tahun minta tarif impor khusus produk RI dicabut

Pengusaha farmasi AS tiap tahun minta tarif impor khusus produk RI dicabut Ilustrasi obat-obatan. ©2012 Shutterstock/Oliver Sved

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, mengatakan pencabutan GSP (Generalized System of Preference) adalah hal yang biasa. Hal tersebut dilakukan jika suatu negara dirasa tidak memenuhi syarat untuk menerima GSP.

Dia bahkan mengatakan asosiasi farmasi Amerika Serikat, kerap melobi Pemerintah Paman Sam untuk mencabut fasilitas GSP untuk produk farmasi Indonesia.

"Contohnya yang sudah lama adalah penegakan HAKI di Indonesia. Dan itu lobi IPR (Intellectual Property Rights/Hak kekayaan intelektual) di AS sangat kuat, termasuk dari sektor farmasi," ungkapnya ketika ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (20/7).

Orang lain juga bertanya?

"Usulan dari asosiasi pharmaceutical products di AS supaya AS terminate GSP facility kepada Indonesia, itu tiap tahun," imbuhnya.

Pencabutan GSP untuk produk farmasi Indonesia dianggap laik karena isu penegakan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) di Indonesia dianggap masih lemah. "Dan ini menurut saya proses yang normal ya bahwa negara-negara itu secara spesifik akan disorot seberapa jauh bisa memenuhi parameter yang mereka bikin sendiri," jelasnya.

Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, tentu akan terus berupaya agar berbagai fasilitas GSP yang sudah diberikan tidak dicabut.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal
Kemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal

Kemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal.

Baca Selengkapnya
Barang Impor Ilegal Bakal Diberi Ke Perusahaan Secara Gratis, AMTI: Blunder Fatal, Nanti Produk Pasti Masuk Pasar
Barang Impor Ilegal Bakal Diberi Ke Perusahaan Secara Gratis, AMTI: Blunder Fatal, Nanti Produk Pasti Masuk Pasar

Agus menyatakan tidak ada industri yang menggunakan produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya.

Baca Selengkapnya
Peraturan Mendag Ini Disebut Bikin Industri Tekstil Dalam Negeri Terancam
Peraturan Mendag Ini Disebut Bikin Industri Tekstil Dalam Negeri Terancam

Mendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Butuh Aturan Ini agar Industri Petrokimia Tak Lagi Bergantung Impor
Pengusaha Butuh Aturan Ini agar Industri Petrokimia Tak Lagi Bergantung Impor

Hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang dan Iklan Diperketat, Pelaku Industri Respons Begini
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang dan Iklan Diperketat, Pelaku Industri Respons Begini

GAPPRI mengusulkan agar pasal-pasal terkait produk tembakau yang bernuansa pelarangan diubah menjadi pengendalian.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Ada Pembatasan Impor, Barang Ilegal Diprediksi Makin Marak Masuk Indonesia
Ada Pembatasan Impor, Barang Ilegal Diprediksi Makin Marak Masuk Indonesia

Pemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Minta Aturan Produk Tembakau Dikeluarkan dari RPP UU Kesehatan, Ini Alasannya
Pengusaha Minta Aturan Produk Tembakau Dikeluarkan dari RPP UU Kesehatan, Ini Alasannya

RPP UU Kesehatan dinilai melarang total kegiatan penjualan dan promosi produk tembakau.

Baca Selengkapnya
Mendag: Semua Negara Boleh Terapkan Bea Masuk Pengamanan
Mendag: Semua Negara Boleh Terapkan Bea Masuk Pengamanan

Saat ini, kata Zulkifli, KPPI sedang memantau tujuh komoditas impor yang meliputi tekstil, keramik, elektronik, hingga kosmetik.

Baca Selengkapnya
Rugikan Peternak Lokal, Aturan Bea Masuk Nol Persen Susu Impor Bakal Direvisi Pemerintah
Rugikan Peternak Lokal, Aturan Bea Masuk Nol Persen Susu Impor Bakal Direvisi Pemerintah

Meski demikian, kebijakan untuk melakukan revisi bea masuk susu asal impor tersebut membutuhkan persetujuan dari kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan Bantah Industri Tekstil Gulung Tikar Akibat Aturan Impor Kemendag
Zulkifli Hasan Bantah Industri Tekstil Gulung Tikar Akibat Aturan Impor Kemendag

Zulhas menyebut, bahwa tren kebangkrutan industri tekstil dalam beberapa waktu terakhir tidak berkaitan dengan Permendag 8 2024.

Baca Selengkapnya
Pengusaha: Orang Kaya Pembeli Barang Branded Berpotensi Kabur Ke Malaysia Akibat Permendag Nomor 8 Tahun 2024
Pengusaha: Orang Kaya Pembeli Barang Branded Berpotensi Kabur Ke Malaysia Akibat Permendag Nomor 8 Tahun 2024

Oleh karena itu, Hippindo mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi terkait impor yang diatur dalam Permendag Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya