Pengusaha kapal RI kumpul di Menara UOB, ini yang dibahas
Merdeka.com - Para pengusaha kapal yang tergabung dalam DPP Indonesian National Shipowners Associatioin (INSA) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA 2018. Rakernas ini mengambil tema 'Peran INSA dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional'.
Acara ini dihadiri 400 peserta yang terdiri dari pengurus DPP INSA, DPC INSA seluruh Indonesia dan anggota INSA. Salin itu hadir juga perwakilan Kementerian Perhubungan yaitu Sekjen Kemenhub Djoko Sasono.
Menurut Djoko, peran pengusaha kapal sampai saat ini terus berkembang. Ini sangat membantu pemerintah dalam mengembalikan kejayaan maritim Indonesia dan menurunkan ongkos logistik.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
-
Apa tujuan dari IKN? Meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, Presiden meyakini bahwa kota ini akan terus berkembang sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan ekonomi.
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
"Peran industri perkapalan saat ini terus meningkat dalam pertumbuhan ekonomi. Terlihat pada 2006 jumlah kapal itu hanya 6.000 kapal, di 2016 melonjak menjadi 24 ribu kapal," ucap Djoko di Menara UOB, Jakarta, Kamis (2/8).
Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto menjelaskan, Rakernas ini bertujuan melaksanakan Anggaran Dasar INSA pasal 14 ayat 1 serta menindaklanjuti Hasil Rapat umum Anggota (RUA) INSA ke XVI di Jakarta, menginformasikan Pencapaian Program Kerja DPP INSA sesuai dengan rencana dan perkembangan pembangunan nasional di bidang kemaritiman yang akan dan sedang dilaksanakan saat ini.
Tujuan lainnya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang masih ada dalam transportasi laut, baik persoalan kebijakan, investasi, organisasi, infrastruktur penunjang maupun operasional bottle neck bagi peningkatan daya saing usaha transportasi laut guna berpartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Sekaligus bertujuan merumuskan rekomendasi dan merealisasikan aksi di bidang transportasi laut secara komprehensif dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai kontribusi dari industri pelayaran nasional dengan harapan terjadi revolusi mental.
Menurut Carmelita, transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain kunci dari kelancaran arus barang dan orang, tumbuh kembangnya industri pelayaran juga akan mengerek kinerja industri terkait lainnya.
"Mengingat strategisnya industri pelayaran bagi pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu DPP INSA perlu mengindetifikasi hambatan yang terjadi di industri pelayaran nasional," kata Carmelita.
Sekretaris Umum INSA Budhi Halim ikut menambahkan, pertumbuhan armada niaga nasional berkualitas tentunya harus diiringi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaut yang sesuai dengan kebutuhan industri pelayaran. Hal ini tidak terlepas dari dinamisnya perkembangan industri pelayaran nasional.
Budhi pun berharap kebijakan-kebijakan yang sudah terbukti berdampak positif bagi industri pelayaran nasional dapat berjalan secara konsisten, seperti kebijakan asas cabotage yang telah mengerek pertumbuhan jumlah armada niaga nasional dan industri terkait lainnya.
"Peningkatan SDM Pelaut dan konsistensi kebijakan asas cabotage menjadi bagian penting dalam menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia," pungkasnya.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.
Baca SelengkapnyaAgenda Rapimnas sebelumnya dijadwalkan pada tahun 2026.
Baca SelengkapnyaForum tersebut merupakan pertemuan tahunan antarpimpinan tertinggi administrasi pabean Indonesia dan Malaysia.
Baca SelengkapnyaRencananya kongres ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca SelengkapnyaHal itu telah dibahas dalam Rapim TNI-Polri yang dihadiri Panglima TNI dan Kapolri Sigit.
Baca SelengkapnyaRUU ini merupakan mandat yang diberikan kepada BPIP oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.
Baca SelengkapnyaTerdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.
Baca SelengkapnyaSecara teknis, kongres akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada sembilan poin perubahan dalam revisi UU IKN.
Baca Selengkapnya