Pengusaha: Karyawan Tidak Bisa Mendadak WFH karena Banjir

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman menilai penerapan Work From Home (WFH) saat kondisi banjir tidak dapat diterapkan di berbagai sektor. Menurutnya kebijakan WFH berdasarkan kebijakan perusahaan.

"Enggak bisa mendadak WFH hanya karena banjir, dan tidak semua sektor bisa terapkan itu," ujar Nurjaman, Rabu (26/10).

Dia mengatakan, penerapan WFH saat banjir sebagaimana usulan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tidak sama dengan WFH saat awal pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu.

Kebijakan WFH pada 2020 disebabkan pembatasan aktivitas untuk memutus penularan Covid-19. Sementara WFH diakibatkan banjir dinilai tidak efektif.

Lagipula menurutnya, pemerintah dituntut menyediakan fasilitas penunjang bagi pekerja yang terdampak banjir.

"Sediakanlah akomodasi, agar mereka tidak terjebak banjir, petakan di mana titik-titik banjir, di situlah disediakan akomodasi bagi karyawan," ujarnya.

Jika penerapan WFH hanya karena banjir, Nurjaman menilai hal tersebut sedikitnya akan berdampak terhadap perputaran ekonomi. Meski tidak berdampak luas, dia berharap kondisi banjir bisa menghasilkan kebijakan yang adil bagi perusahaan atau pekerja.

Usulan Pj Gubernur DKI

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganjurkan warga DKI Jakarta untuk WFH atau bekerja dari rumah di masa hujan.

Hal tersebut diungkapkan Heru saat memimpin Apel Gabungan Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Provinsi DKI Jakarta di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (24/10).

"Kita ketahui bahwa November, Desember, dan Januari bahkan mungkin Februari, kondisi alam kita musim hujan. Saya lihat juga alat-alat dari Dinas Perhubungan (Dishub) memberikan informasi jauh-jauh hari melalui Traffic Management Center (Polda Metro Jaya) melalui kanal-kanal resmi DKI sehingga masyarakat bisa memilih, yaitu tetap bekerja atau WFH," kata Heru.

Jika memang tidak memungkinkan WFH, Heru meminta warga memilih jalur yang mempermudah mereka untuk mencapai tempat tujuan. "Jika bekerja, mereka juga bisa memilih jalur yang lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan," tambah Heru.

Selain itu, Heru juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk memberikan informasi lebih awal titik-titik jalan rawan genangan dan kemacetan.