Pengusaha komponen otomotif minta dilibatkan dalam pengembangan mobil listrik
Merdeka.com - Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Indonesia meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melibatkan 122 perusahaan kecil anggotanya dalam peta jalan mobil listrik. Hal tersebut dibutuhkan agar program pengembangan mobil listrik tidak mematikan industri pendukung otomotif nasional.
Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Indonesia, Wan Fauzi mengatakan, selama ini anggota PIKKO memasok sekitar 30 persen kebutuhan komponen Agen Pemegang Merek (APM). Sementara 70 persen lainnya sudah dipasok dari vendor-vendor yang selama ini memiliki kontrak dengan APM.
"UKM seperti kami ini hanya memasok 30 persen dari kebutuhan industri otomotif nasional. Kami harapannya ingin menjadi pemasok Tier 1 dari APM tersebut," ujar dia dalam FGD Senjakala Industri Komponen Otomotif dalam Menghadapi Era Mobil Listrik di Indonesia, Jakarta, Rabu (18/7).
-
Apa program Kemenkop UKM untuk membantu UMKM masuk ke rantai pasok industri kendaraan listrik? Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman mengatakan, ajang INABUYER merupakan peluang bagi UMKM sebagai start up, dealer, bengkel konversi, jasa swap baterai atau pengisian listrik dan rantai pasok komponen.
-
Mengapa Kemenkop UKM mendukung pengembangan industri sepeda motor listrik lokal? 'Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat UMKM melalui pengembangan ekosistem yang mendukung, memajukan industri sepeda motor listrik lokal dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta kapasitas produksi nasional,' kata Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, saat memberikan sambutan pada acara INABUYER EV Expo 2023 di Gedung SMESCO Jakarta, Selasa (28/11).
Kepastian kontrak pasok dengan APM akan menjamin investasi yang dikeluarkan industri komponen otomotif untuk mesin produksi komponen baru.
"Kami kan hanya membuat komponen yang dipesan oleh APM. Karena mobil listrik ini berbeda kebutuhan komponennya dengan mobil konvensional. Tadinya butuh komponen untuk dudukan mesin, lalu diganti untuk dudukan baterai," kata dia.
Sampai saat ini, Fauzi mengaku PIKKO belum diundang oleh Kemenperin untuk membahas masalah tersebut. Selain itu, APM juga belum mengomunikasikan rencana kebutuhan komponen mobil listrik yang akan mereka produksi nantinya.
"Kami butuh kepastian anggota Pikko dilibatkan oleh Kemenperin untuk komponen. Karena kalo kebutuhan dari APM nya berubah kan kita harus investasi, nah investasi ini bagaimana kami bisa mendapat insentif," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mempercepat penyediaan infrastruktur untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaDengan pendanaan itu, UMKM otomotif nantinya bisa dipertemukan dengan pelaku industri kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaMobil listrik Ora 03 masih belum dijual. Kira-kira, apa ya alasannya?
Baca SelengkapnyaRealisasi program insentif kendaraan listrik, baik mobil listrik maupun motor listrik belum maksimal.
Baca SelengkapnyaDia hanya mengatakan bahwa merek motor listrik ini sudah dijual di Indonesia, tetapi produksinya masih dilakukan di luar negeri.
Baca SelengkapnyaJokowi optimistis pembangunan industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir akan membuat investor berbondong-bondong investasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPro dan kontra terkait insentif mobil hybrid tak berhenti. Ini komentar Hyundai!
Baca SelengkapnyaSalah satu tantangan utama adalah minat masyarakat yang masih rendah untuk membeli mobil listrik bekas
Baca SelengkapnyaSalah satu tantangan utama adalah minat masyarakat yang masih rendah untuk membeli mobil listrik bekas
Baca SelengkapnyaJenderal Moeldoko berharap pameran PEVS ini mampu meningkatkan pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPengenaan PPN impor atau pajak impor mobil listrik utuh, atau completely built up (CBU) 0 persen masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaProgram motis ini tidak berlaku bagi pengguna motor listrik.
Baca Selengkapnya