Follow
Pengusaha Kuliner di Jakarta Minta PSBB Tak Diperpanjang
Merdeka.com - Pengusaha Kuliner, Christopher Sebastian meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak lagi melanjutkan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) pada 11 Oktober mendatang. Kebijakan PSBB kedua ini dirasa lebih memberatkan daripada yang sebelumnya.
"Untuk pemerintah, PSBB jangan ditambahkan lagi. Jangan diperpanjang lagi," kata Christopher dalam Talk Show: Upaya Meningkatkan Pemasukan Sektor UMKM selama Masa Pandemi Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (6/10).
Sebagai informasi, masa perpanjangan PSBB di DKI Jakarta akan berakhir pada 10 Oktober mendatang. Dia ingin Pemprov DKI Jakarta tidak kembali melanjutkan kebijakan PSBB jika angka kasus terkonfirmasi positif tetap tinggi.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Apa yang ingin dihapus Bebizie di Tanjung Priok? Bebi ingin menghapus stigma negatif itu dengan mendekati generasi milenial melalui berbagai kegiatan sosial, seni, dan olahraga. 'Tentu saja, kami lebih fokus dalam pendekatan kepada generasi milenial. Sebab, yang paling berisiko adalah milenial itu sendiri,' kata Bebizie saat dijumpai di gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin sore, 26 Agustus.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa BBNKB II dihapus? Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dan pajak progresif akan dihapus di beberapa provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74.
Bagi pengusaha, kebijakan PSBB kedua ini lebih merugikan. Bahkan Christopher menyebut jika kembali diperpanjang selayaknya membuat para pelaku usaha bangkrut.
"Untuk PSBB yang sekarang ini, kami pengusaha berat sekali, jadi kalau ini diperpanjang lagi, ini sama saja membunuh semua pengusaha di Indonesia," ungkap Christopher.
Pendisiplinan Tegas
Menurutnya langkah tegas yang diambil pemerintah seharusnya bukan memperpanjang kebijakan PSBB. Melainkan melakukan pendisiplinan tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Tingginya kasus terkonfirmasi di Jakarta kata dia semata akibat kurang disiplinnya masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Berbagai pelanggaran tersebut pun tidak mendapatkan tindakan tegas dari pihak berwenang.
"Penyebabnya ini karena tidak disiplin, tidak ada sanksi yang tegas, tidak ada denada pas tidak pakai masker," tuturnya.
Untuk diketahui, Christopher Sebastian memiliki 5 bisnis di bidang kuliner. Mulai dari restoran bernama Ayam Bebek Angsa Masak di Kuali, restoran Mie & You, pandalicious, Gluk Gluk Gluk ahhh, dan Boba Pan.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Banyak keluhan dari para pengelola SPBU soal kenaikan pajak BBM 10 persen di Jakarta tersebut.
Baca Selengkapnya
PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca Selengkapnya
Heru bilang, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).
Baca Selengkapnya
Ivanhoe menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum pulih usai pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca Selengkapnya
Pengelola tempat kegiatan usaha dinilai melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005.
Baca Selengkapnya
Kini, industri tembakau tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Hal itu dampak dari rencana Kementerian Keuangan yang akan menerapkan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).
Baca Selengkapnya
Selama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar.
Baca Selengkapnya
Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca Selengkapnya
" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.
Baca Selengkapnya
Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.
Baca Selengkapnya