Pengusaha: Larangan Penggunaan Kantong Plastik Buat Rugi Toko Ritel Modern
Merdeka.com - Pengusaha ritel mengaku keberatan dengan larangan penggunaan kantong plastik, sebab berpotensi merugikan toko ritel modern. Sebab, larangan semacam ini akan membuat masyarakat enggan berbelanja di ritel modern tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Apindo), Roy Mandey mengatakan, hingga saat ini, pihaknya memang belum menghitung potensi kerugian dari aturan ini. Namun, dampaknya bukan hanya bagi industri ritel, tetapi sektor lain yang terkait, seperti industri plastik.
"Potensi kerugiannya kami kalkulasi, karena kan baru tahun ini itu (aturan) berjalan. Tapi yang terkena dampak memang industri ritel dan plastik," ujar dia di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (21/11).
-
Apa yang ditimbulkan dari plastik? Limbah plastik mengandung zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker, seperti kanker paru-paru, kanker prostat, kanker testis dan kanker payudara.
-
Apa penyebab kerugian PT Timah di tahun 2023? Virsal mengatakan penyebab terbesar kerugian tersebut karena harga timah di pasar global tengah mengalami penurunan. Alhasil, pendapatan yang dicatatkan PT Timah Tbk ikut turun.
-
Gimana caranya Kemendag lindungi industri tekstil? Yaitu melalui pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Apa saja dampak mikroplastik? Dampak yang ditimbulkan dari hal ini cukup serius. Kita dapat mengalami gangguan pada sistem pencernaan, iritasi pada usus, dan bahkan ada kemungkinan terjadinya gangguan hormonal dalam tubuh kita.
-
Siapa yang dirugikan akibat Permendag 36 tahun 2023? Benny menyadari bahwa peraturan dari Kemendag dan Peraturan Menteri Keuangan ini menyasar kepada importir bermodal besar yang nakal memasukkan barang berjumlah besar, bernilai tinggi untuk dijual kembali ke Indonesia. 'Contohnya seperti orang bervisa turis, yang memasukkan barang mewah seperti motor mewah, spare part modif, tas branded, dan sebagainya. Tetapi pada praktiknya, para Pekerja Migran Indonesia yang membawa barang-barang harian selalu terkena imbasnya,' ucapnya.
Bagi industri ritel, jika larangan ini diterapkan tanpa adanya edukasi terhadap masyarakat terlebih dulu, maka akan membuat masyarakat bingung dan enggan berbelanja di toko ritel modern.
"Kalau edukasinya rendah, maka di situ akan menimbulkan kekacauan. Orang yang sudah ambil barang, mau bayar, kemudian membatalkan transaksi dan sebagainya," kata dia.
Menurut Roy, saat ini sejumlah kota telah dan akan menerapkan larangan penggunaan kantong plastik di toko ritel modern. Jika aturan ini meluas ke daerah lain, maka dampak kerugian yang dialami pengusaha ritel akan semakin besar.
"Ini di Banjarmasin, Balikpapan, Bandung, Jakarta, Bogor. Harusnya pemerintah yang memahami kebutuhan kami. Jangan mengganggu sektor usaha. Ini keberatan kami," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak 12 tahun lalu, sektor pertembakauan sudah sepakat dan disiplin menjalani implementasi aturan mengenai pengamanan zat adiktif.
Baca SelengkapnyaAndry juga menyoroti aturan zonasi larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan yang masih rancu karena tidak disebutkan dengan jelas.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan retail di Indonesia hanya tumbuh sebesar 3,2 persen hingga kuartal II-2023 (year on year).
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan implementasi dari UU HPP.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil perhitungan dampak yang dilakukan oleh Indef dengan penerapan tiga skenario kebijakan terkait industri rokok.
Baca SelengkapnyaAturan tersebut dinilai diskriminatif bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan.
Baca SelengkapnyaAturan yang menjadi sorotan di antaranya wacana standardisasi berupa kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau maupun rokok elektronik.
Baca SelengkapnyaPenerapan aturan mengenai kemasan polos atau tanpa merek berpotensi untuk menurunkan industri rokok dalam negeri.
Baca SelengkapnyaMasuknya barang impor plastik secara masif berpotensi mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik.
Baca SelengkapnyaPelaku usaha ritel menolak wacana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek atau plain packaging produk tembakau.
Baca SelengkapnyaKetua Satgas Judi Online, Hadi Tjahjanto pernah menyebut bakal menutup layanan top up di minimarket.
Baca SelengkapnyaTutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain.
Baca Selengkapnya