Pengusaha Masih Bingung Soal Kebijakan Dibukanya 25 Bidang Usaha Untuk Dikuasai Asing

Merdeka.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mendesak pemerintah untuk kembali melakukan pertemuan ulang terkait soal revisian Daftar Negatif Insentif (DNI). Sebab, dari daftar DNI yang diputuskan pemerintah terutama untuk yang dikuasi asing masih menjadi perdebatan bagi pelaku usaha.

Seperti diketahui, dari 54 bidang usaha DNI hanya 25 di antaranya yang bisa menerima Penanaman Modal Asing (PMA) secara penuh atau 100 persen.

"Di kami masih perdebatan, karena mereka bilang hanya ada 25 bidang usaha yang 100 persen dibuka untuk asing, apakah yang lainnya tetap dibuka, tapi tidak 100 persen? Kami pun belum paham secara jelas, padahal kami dunia usaha," katanya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (21/11).

Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan agar ada pembahasan lanjutan terkait dengan pembahasan DNI. "Saya sudah minta waktu bertemu baik dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan Kementerian terkait utuk membahas apasih alasannya ini diberlakukan relaksasi DNI bidangya itu kenapa?," tambahnya sambil mempertanyakan.

Roesan menegaskan, pemerintah juga perlu mewaspadai apabila 25 sektor yang dikuasai asing tersebut nantinya malah akan berdampak buruk bagi Indonesia. "Tapi kalau sudah dibuka untuk asing, harus dilihat apakah asing akan menciptakan lapangan pekerjaan atau malah menggerus lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh UMKM. Itu harus dilihat, harus dikaji, dan menurut saya apakah se-urgent itu harus dikeluarkan sekarang?," tegasnya.

Di samping itu, dirinya menyampaikan, beberapa poin yang menjadi pokok pembahasan terkait dengan sektor-sektor yang masuk DNI sendiri masih belum dimengerti oleh sebagian pelaku usaha. "Makanya kami coba perjelas. Artinya, kemudian kami juga bicara dengan pemerintah, karena apa? Kebijakan ini ujung-ujungnya untuk kami kok, untuk dunia usaha," ungkapnya.

Sebelumnya, Roesan mengaku heran kepada pemerintah yang tidak mengikutsertakan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan soal revisi daftar negatif investasi (DNI). Menurutnya, pelaku usaha dalam hal ini memiliki peranan penting, apalagi ada beberapa sektor usaha yang dinilai masih rancu.

"Yang perlu saya sampaikan di sini kami dalam paket kebijakan 16 ini mengenai dana hasil ekspor memang kami dilibatkan baik oleh BI (Bank Indonesia), Kementerian Keuangan dan lainnya maupun tax holiday. Tapi mengenai relaksasi DNI ini kami tidak diikut sertakan sama sekali," katanya.