Pengusaha masih khawatir data bocor dalam program tax amnesty
Merdeka.com - Para pelaku usaha Kamar Dagang dam Industri (Kadin) menyambut positif atas kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Kadin menilai pemerintah memberikan kepastian yang sangat kuat, serta diperkuat dengan UU, peraturan kementerian dan peraturan pemerintah, telah memberikan sinyal yang positif dan kenyamanan kepada para pengusaha dan masyarakat luas yang ingin memanfaatkan tax amnesty ini.
Namun, Kadin masih khawatir akan uang tebusan dan kebocoran data para peserta tax amnesty.
"Sudah menerima dari tebusan itu, cukup baiklah cukup fair. Dan tentunya mereka juga kadang-kadang memastikan apakah nanti ke depan tidak akan dikorek-korek lagi. Karena data yang bocor di kita itu kadang-kadang rentan," ujar Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/07).
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Siapa yang mencatut DANA Kaget? Modus penipuan semakin beraneka ragam bentuknya, salah satunya modus penipuan yang mencatut aplikasi DANA. Aplikasi uang elektronik kerep kali menjadi sasaran penipuan, salah satunya aplikasi DANA. Di mana marak penipuan yang mencatut DANA.
Di sisi lain, Rosan berharap jika kenyamanan dan kepastian terkait program kebijakan pengampunan pajak ini akan berjalan dengan baik. Terlebih Pemerintah sudah menyiapkan fasilitas agar para wajib pajak bisa nyaman dan mendapat kepastian. Sehingga, kedepan tidak akan lagi ada hal-hal yang membuat pihaknya menjadi khawatir.
"Yang pasti adalah tadi kan sudah ada UU nya, walaupun sekarang ada yang sudah challange, tapi dari pengusaha atau yang akan menikmati TA (tax amnesty) ini membutuhkan kepastian. Rasanya mereka sudah cukup yakin ya. Karena untuk masuk di sini pun pemerintah sudah menyediakan wadahnya, terutama yang tadi berkaitan dengan pasar modal," pungkasnya.
Laporan: Linda Juliawanti
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menyebut banyak pengusaha yang berinteraksi dan membantunya mengalami pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaBudi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.
Baca SelengkapnyaAnies bercerita, ada pengusaha yang pernah diperiksa pajaknya usai membantunya dalam kegiatan politik relawan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca SelengkapnyaBudi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca Selengkapnyaenko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca SelengkapnyaPolri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca SelengkapnyaDesak Kebocoran Data Diusut, Ganjar: Jangan Sampai Kepercayaan ke KPU Hilang
Baca SelengkapnyaIa mengingatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar
Baca SelengkapnyaPublik sanksi pengelolaan dana Tapera transparan jika berkaca dengan kasus-kasus korupsi sebelumnya.
Baca Selengkapnya