Pengusaha minta induk BUMN gandeng swasta dalam pembangunan
Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana penggabungan atau holding BUMN dapat mematikan sektor swasta. Pemerintah diminta memberi kepastian agar bisa menggandeng swasta dalam proses pembangunan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Adisatrya Sulisto, mengatakan BUMN dan swasta bisa bekerja sama mengembangkan dunia usaha. Salah satu bukti ialah kesuksesan program pengampunan pajak atau Tax Amnesty periode I, di mana sumbangan pengusaha dapat mendorong pembangunan dalam negeri.
"Tidak sedikit pihak swasta yang khawatir dengan impact dari holdingisasi ini. Maka, kita berharap dengan adanya konsolidasi ke depan, sinergi BUMN dan swasta bisa lebih ditingkatkan. Banyak swasta yang mumpuni untuk mendukung pemerintah dalam membangun ekonomi nasional," jelas dia di Jakarta, Kamis (24/11).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Bagaimana BPH Migas mendorong kolaborasi dengan SKK Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Mengapa Kemnaker dan Kadin bekerja sama? MoU tentang dua hal ini sangat penting mengingat Kemnaker dan Kadin memiliki ranah tugas yang hampir sama, yakni menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya.
Selain itu, dengan langkah sinergi antar perusahaan dapat menjadi jawaban dalam menghadapi persaingan ekonomi global. "Peluang kerja sama sebenarnya besar, seperti pembangunan infrastruktur nasional dan juga implementasi bisnis berkelanjutan," ujarnya.
Sementara pada kesempatan sama, Ketua Komisi V DPR Teguh Juwarno mengakui peran BUMN berkontribusi besar terhadap pemasukan APBN namun perusahaan plat merah tidak dapat mengerjakan sendiri dalam meningkatkan dunia usaha.
"Teman-teman BUMN juga menyadari, tugas mereka adalah bukan menyelesaikan semuanya sendiri, tentu mereka juga ingin ajak swasta. Jadi BUMN dan swasta memang harus bekerja sama," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
Baca SelengkapnyaUntuk itu Ganjar tegas meminta agar BUMN tidak memiliki cucu usaha.
Baca Selengkapnyameminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaErick tak ingin sektor bisnis di Tanah Air masih berpangku tangan pada blueprint yang dimiliki negara-negara besar semisal Amerika Serikat dan China.
Baca SelengkapnyaKadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.
Baca SelengkapnyaAda beberapa poin yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait strategi dalam meningkatkan ekspor termasuk UMKM.
Baca SelengkapnyaForum independen ini digelar sebagai respons atas keresahan para pengusaha dan asosiasi/himpunan terhadap polemik dualisme Kadin.
Baca SelengkapnyaKata Anies, pelayanan BUMN tidak serta merta menegasikan untuk mendapatkan keuntungan.
Baca SelengkapnyaTransformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca SelengkapnyaGanjar ingin agar operasional bisnis perusahaan BUMN tidak merugikan sektor swasta hingga UMKM.
Baca Selengkapnya7 BUMN Karya Bakal Dilebur jadi 3 Kluster Perusahaan, Ini Sederet Hal Harus Diperhatikan
Baca SelengkapnyaDewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca Selengkapnya