Pengusaha Minta Insentif Pajak Kendaraan DKI Sampai Akhir 2021 Cegah PHK Massal

Merdeka.com - Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengusulkan kebijakan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen oleh Pemprov DKI Jakarta bisa diperpanjang hingga akhir 2021. Mengingat saat ini kondisi keuangan pengusaha transportasi di ibu kota masih merugi akibat pandemi Covid-19.

"Kita ingin kebijakan diskon PKB sebesar 50 persen oleh Pemprov DKI bisa diperpanjang, paling tidak untuk satu tahun ke depan lah. Karena pemasukan pengusaha juga terus merugi akibat pandemi Covid-19," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (2/1).

Shafruhan mengungkapkan, kebijakan diskon PKB hingga 50 persen itu, dinilai sangat membantu kelangsungan bisnis transportasi di masa kedaruratan kesehatan ini. Setelah sumber pendapatan utama dari penjualan tiket penumpang turun drastis selama pandemi Covid-19 berlangsung.

"Selama ini kita mengandalkan dari penjualan tiket, tapi saat jumlah penumpang turun drastis itu kan merugi. Nah kebijakan diskon PKB ini menjadi angin segar untuk kelangsungan bisnis," paparnya.

Insentif Diperpanjang Cegah PHK Massal

Maka dari itu, Organda berharap Pemprov DKI mau melanjutkan kebijakan yang dianggap bermanfaat positif tersebut. Sehingga turut mencegah terjadinya kembali gelombang PHK akibat terkurasnya keuangan perusahaan di tengah pandemi Covid-19.

"Ya harapannya tentu saja di perpanjang seenggaknya sampai akhir 2021 nanti. Ini juga untuk mencegah PHK lagi ya!," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan potongan pokok untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen sampai dengan 30 Desember 2020.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari mengatakan, hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan atau Penghapusan Sanksi Administratif Tahun Pajak 2020.

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diberikan keringanan sebesar 50 persen dari pokok pajak untuk kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk angkutan orang," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/12).

Dia menjelaskan, keringanan pembayaran pokok pajak tersebut memiliki persyaratan seperti halnya pemilik kendaraan tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun sebelumnya.