Follow
Pengusaha minta pemerintah adil dalam menerapkan pajak e-commerce
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah terus menggodok aturan pajak untuk industri e-commerce. Rencananya tarif pajak penghasilan (Pph) terhadap ecommerce dikenakan sebesar 0,5 persen.
"Ada hal yang harus kita beri catatan, bagaimana market place luar yang mengirimkan produk ke sini. Kalau kita bicara level of playing field, mereka tidak bayar PPN, PPh, apalagi tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, ini bagian dari yang harus kita rumuskan," kata Enggar, Jumat (2/2).
Menanggapi hal itu, CEO Blibli, Kusumo Martanto mengaku tak masalah soal rencana pungutan pajak itu asalkan diterapkan secara adil. Menurutnya siapa pun yang membuka usaha memang harus membayar pajak.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Bagaimana UMKM bisa berkembang lewat e-commerce? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce.'Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak,' tambah Zulkifli Hasan.
-
Kenapa Kemenkumham meminta agar kemudahan berbisnis tidak disalahgunakan? Namun, jangan sampai kemudahan berbisnis itu disalahgunakan untuk kegiatan kriminal. Karena itu, kemudahan berbisnis juga harus diseimbankan dengan keamanan yang memadai.
-
Bagaimana Kemendag membantu UMKM agar bisa bersaing di platform digital? 'Kami mengajak agar toko-toko fisik berjualan secara daring karena perdagangan digital tidak mungkin dihindari. Untuk itu, perlu diatur. Kemendag terus melatih para pedagang pasar dan UMKM serta mempertemukan dengan platform digital. Platform digital juga akan memberikan pelatihan, misalnya cara pengemasan. Di sisi lain, platform digital akan mendapat banyak pelanggan sehingga keduanya saling menguntungkan,'
"Sekarang kalau menurut saya itu bukan soal angka. Tapi yang kita mengenai pajak ini, pajak harus diterapkan. Tapi bagaimana pajak ini diterapkan secara fair," kata Kusumo.
Dia mengatakan setiap ada rekonsiliasi, pihaknya mengetahui jumlah penjualan setiap bulannya. "Kita mungkin tahu penjual kami misalnya si A kami tahu berapa penjualan sebulannya. Tetapi dari situ kan berarti ada biaya tambahan lagi untuk biaya pajaknya. Katanya market
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aturan ini cukup mendesak, namun tetap harus bisa menjawab tantangan perubahan teknologi.
Baca Selengkapnya
Pasalnya, harga barang impor yang dijual social commerce jauh lebih murah ketimbang produksi UMKM lokal.
Baca Selengkapnya
Sandy mengusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menjalin kerjasama dengan layanan ojol dan online shop tersebut.
Baca Selengkapnya
Dalam Pasal 13 ayat 1 Permendag 31, e-commerce harus memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi Pedagang (Merchant).
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut bahwa regulasi yang sedang dirancang akan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau e-commerce.
Baca Selengkapnya
Investor kripto melonjak 0,9 persen sejak awal tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Pemerintah merevisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 untuk melindungi UMKM lokal.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih merevisi Permendag No.50 tahun 2020 untuk melindungi produk UMKM dari serbuan barang impor.
Baca Selengkapnya
TikTok Shop bak predator harga yang secara lambat laun akan mendominasi harga, mematikan pasar ritel, dan berdampak monopoli pasar.
Baca Selengkapnya
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca Selengkapnya
Pengaturan penjualan di social commerce merupakan bentuk perlindungan kepada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Baca Selengkapnya
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca Selengkapnya