Pengusaha Minta Pemerintah Tegas Tangani Gempuran Baja Impor

Merdeka.com - Indonesia Zinc Aluminium Steel Industries (IZASI) meminta pemerintah lebih tegas dalam menerapkan aturan perdagangan produk baja di Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menekan peredaran baja impor yang telah merajalela dalam tiga tahun terakhir.

Direktur Eksekutif IZASI, Maharany Putri mengatakan, selama ini memang ada beberapa aturan yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Namun aturan hanya diterbitkan tanpa ada penindakan di lapangan.

"Aturan surat persetujuan impor atau SPI ini diatur dalam Permendag 22 tahun 2017 di mana pertimbangan teknisnya ditiadakan, kemudian inspeksi dokumen itu di post border serta untuk proyek pemerintah dimudahkan," ujarnya di Ibis Style, Jakarta, Kamis (5/8).

Selain itu juga ada aturan Permendag nomor 110 tahun 2018 dan Permen Perindustrian nomor 1 tahun 2019. Kedua aturan tersebut sudah diimplementasikan per Februari 2019. "Namun untuk post border perubahan ini yang belum ada turunan peraturannya untuk diimplementasikan. Banyak aturan tapi tidak ada pengawasan di lapangan kan percuma," jelasnya.

Maharany melanjutkan, untuk menyelesaikan persoalan impor baja yang semakin deras pemerintah harus bahu membahu antar kementerian mencari jalan keluar bagi pengusaha dalam negeri. Setidaknya, ada aturan yang adil bagi pengusaha dalam negeri untuk menjalankan usahanya.

"Kami sih inginnya ada national interest. Itu kan ada Kemenperin, Kemendag, BKF, Bea Cukai, KPPU. Apa saja bisa jadi national interest, Bappenas. Kita akan ketok pintu masing-masing, satu-satu untuk menjelaskan kondisi kita supaya mereka paham," jelasnya.

Salah satu tuntutan pengusaha adalah bagaimana membuat harga baja dalam negeri tidak kalah saing dengan produk asing. "Kalau dikasih pilihan tapi banting harga kan sudah tidak fair dalam dunia bisnis. Padahal barang ini (impor) sudah sangat tidak standar," tandasnya.