Pemerintah masih setengah hati lindungi CPO dari kampanye hitam

Merdeka.com - Produk kelapa sawit Indonesia saat ini tengah mendapat serangan black campaign (kampanye hitam). Akibatnya, emas hijau asal Indonesia tersebut sulit bahkan tidak dapat diterima di beberapa negara terutama di Eropa.

Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang menyatakan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi melindungi industri sawit Indonesia dari maraknya black campaign.

"Kampanye hitam tanpa fakta objektif dan tendensius dibarengi dengan ancaman boikot akan terus mengikuti perjalanan industri minyak sawit Indonesia yang kini menjadi pemain wahid di pasar minyak nabati dunia," kata Togar di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat (24/8).

Dia menyatakan pemerintah memang punya keberpihakan dengan berusaha melakukan upaya diplomasi sawit, namun usaha tersebut dinilai masih setengah hati.

Menurut Togar, kekhawatiran terbesar terutama dari negara-negara Eropa adalah Indonesia akan menjadi negara adidaya karena mampu memproduksi energi terbarukan melalui sawit.

"Mereka (negara-negara Barat) sangat memahami, sawit merupakan industi masa depan sebagai pengganti energi fosil yang tidak ramah lingkungan dan mulai ditinggalkan. Faktanya bisa dilihat bahwa saat ini di perkebunan sawit Indonesia memenuhi peran tersebut dan punya kontribusi besar terhadap kebijakan energi global di masa depan," sambungnya.

Dia menjelaskan, dalam kampanye hitam tersebut, isu bergulir yang dituduhkan untuk menghambat perkembangan industri sawit Indonesia antara lain menyangkut perluasan lahan yang meningkat signifikan sehingga menyebabkan deforestasi, isu kesehatan serta yang marak saat ini menyangkut isu tenaga kerja.

"Sebenarnya, tuduhan tersebut tidak benar karena perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di dunia dalam beberapa tahun hanya tumbuh 13,39 persen, sementara kedelai tumbuh 85,45 persen, bunga matahari 18,05 persen," jelas Togar.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia masih terus berjuang melakukan upaya diplomasi kelapa sawit dengan Uni Eropa (UE). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend pada hari Senin (25/6) di kantornya.

Menko Luhut mengungkapkan, diplomasi yang selama ini dilakukan telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan yaitu penundaan pelarangan penggunaan Crude Palm Oil (CPO) atau Minyak sawit mentah menjadi 2030.

"Saya kira kelapa sawit itu kita cukup berhasil, jadi kita tunda passing out-nya ke Tahun 2030. Tapi itu memang berlaku kepada kelapa sawit yang ditanam di tanah yang tidak ramah lingkungan itu tidak bisa ekspor ke UE, cukup fair sih," kata Menko Luhut.