Pengusaha Sambut Baik Omnibus Law, Antisipasi Potensi Krisis Global
Merdeka.com - Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani menyambut baik rencana pemerintah yang akan mempermudah pintu investasi melalui Omnibus Law. Skema penyatuan sejumlah aturan terkait ini menurut dia akan mengerek efisiensi kepada pelaku usaha.
"Kami menyambut baik rencana pemerintah untuk memangkas perizinan. Apalagi dalam kondisi di mana potensi krisis, semua reaksi pelaku ekonomi akan sama yaitu mencari cara untuk efisiensi berbagai biaya agar kita punya 'bumper' yang cukup tebal untuk menahan shock apapun yang terjadi ketika krisis," tuturnya kepada Liputan6.com, Minggu (29/9).
Dia mencontohkan seorang eksportir, maka skenario terburuk dari krisis global ialah kehilangan pembeli atau terjadi gagal bayar (default). Sebabnya, antisipasi yang bisa dilakukan adalah mendiversifikasi pasar ekspor agar risiko piutang perusahaan lebih rendah.
-
Mengapa banyak perusahaan global terancam bangkrut? Banyak tanda menunjukkan ancaman kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan global, terutama karena krisis utang dan kenaikan biaya pinjaman yang menjadi isyarat 'kiamat' baru bagi korporasi di seluruh dunia.
-
Bagaimana BNI menghadapi krisis? BNI terbukti tangguh dalam menghadapi krisis yang terjadi di tahun 1998, 2005, 2008, dan 2020. BNI melakukan berbagai transformasi bisnis digital untuk tetap bisa mengerek kinerja keuangan, salah satunya dengan membangun ekosistem digital nelayan.
-
Apa tips keuangan untuk menghadapi krisis? Penting bagi individu dan keluarga untuk mempertimbangkan beberapa tips mengelola keuangan sebagai langkah pro-aktif agar keuangan tetap terjaga.
-
Bagaimana BRI mengelola resiko di tengah pemulihan? Kendati demikian untuk memperkuat kondisi yang semakin membaik, pihaknya menerapkan strategi konservatif dengan mengalokasikan dana pencadangan yang lebih dari memadai sebagai salah satu mitigasi risiko.
-
Kenapa keuangan seseorang bisa memburuk? Kebiasaan yang tidak baik ini tidak hanya menghambat kesuksesan finansial, tetapi juga dapat memperburuk keadaan keuangan individu.
-
Apa yang menjadi tantangan ekonomi global bagi BRI? Tantangan Perlambatan Ekonomi Global Sejak Tahun Lalu Berbagai tantangan ketidakpastian ekonomi, seperti kondisi perekonomian yang dihantui resesi dan perlambatan ekonomi global sejak tahun lalu.
"KIta juga bisa lakukan antisipasi dengan melakukan efisiensi biaya produksi untuk menciptakan margin savings yang lebih besar. Ini agar bila sewaktu-waktu terjadi krisis dan perusahaan perlu lakukan restrukturisasi untuk survive, kita punya cukup dana dan kemampuan untuk tetap melakukan kegiatan usaha," ujarnya.
"Untuk itu, kami betul-betul meminta pemerintah untuk lebih serius melakukan efisiensi dan reformasi kebijakan ekonomi agar kami bisa lebih efisien dan lebih diperlengkapi lagi untuk mengantisipasi krisis global," tambah dia.
Pemerintah Siapkan Omnibus Law
Pemerintah terus berupaya mempermudah perizinan usaha dan investasi di Tanah Air. Salah satu caranya yaitu menyiapkan Omnibus Law mengenai perizinan berusaha. Omnibus Law merupakan skema penyatuan sejumlah aturan yang terkait.
"Omnibus Law itu perlu penegasan karena di dalam undang-undang kita selama ini terlalu banyak undang-undang yang sudah menyerahkan kewenangan itu ke menterinya langsung. Padahal izin itu adalah pelaksanaan dari kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution dikutip dari laman Setkab, Kamis (26/9).
Undang-Undang Omnibus Law nantinya akan dimulai dengan penataan kembali kewenangan bahwa setiap undang-undang yang mengatur penyerahan kewenangan langsung kepada menteri atau kepala daerah itu harus dibaca bahwa itu kewenangan sebenarnya kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada menteri dan kepada daerah.
"Jadi di kementerian maupun daerah ada hal-hal yang perlu didudukkan. Supaya jangan seperti sekarang, presiden mau melakukan suatu perubahan kemudian dijawab, ooo itu undang-undangnya bilang itu kewenangan saya. (padahal) Itu kewenangan Presiden," terang Darmin.
Menurut Darmin, presiden sudah menyebutkan ada 74 undang-undang, yang mungkin di undang-undang itu cuma 1 pasal atau 2 pasal, tetapi perlu ada undang-undang untuk mengubah atau mencabut itu. "Itulah Omnibus Law," ujarnya.
Sekarang ini, lanjut Darmin, yang diminta oleh presiden adalah semua kementerian/lembaga mulai membuat list perizinan mereka apa aja sih, dan itu perlu perizinannya ada yang enggak perlu.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kusfiardi menekankan perlunya kebijakan fiskal yang hati-hati dan proaktif, termasuk dalam pengelolaan investasi infrastruktur yang strategis.
Baca SelengkapnyaSebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) , Indonesia memang harus mendukung liberalisasi perdagangan.
Baca SelengkapnyaMahendra menyampaikan, kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang beragam di negara-negara utama, seperti Amerika Serikat, Eropa dan China.
Baca SelengkapnyaDirut BRI tegaskan bankir perlu memiliki risk awareness yang baik dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Baca SelengkapnyaRencana pembatasan penjualan produk impor di bawah Rp1,5 Juta untuk melindungi produk UMKM dari ancaman produk impor, salah satunya TikTok Shop.
Baca SelengkapnyaTensi perang dagang kembali meningkat akibat kenaikan tarif Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin terhadap produk-produk dari China.
Baca SelengkapnyaPerry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun depan kian seret.
Baca SelengkapnyaDi era saat ini, banyak pilihan investasi mulai dari saham hingga obligasi, yang memungkinkan pelaku bisnis untuk mengelola risiko dengan lebih baik.
Baca Selengkapnyatetap tingginya inflasi dan kuatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mendorong spekulasi penurunan Fed Funds Rate (FFR).
Baca SelengkapnyaErick mencontohkan inflasi AS sebesar 3,5 persen membuat langkah the Fed menurunkan suku bunga acuan
Baca SelengkapnyaPemerintah siapkan strategi ekspor produk ke negara lain.
Baca Selengkapnya