Pengusaha sebut Presiden Jokowi perlu cabut subsidi BBM, ini sebabnya
Merdeka.com - Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) masih bertahan dikisaran Rp 14.800an per USD. Pemerintah pun disarankan agar mencabut subsidi energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketua Kamar Dagang Indonesia, Rosan P Roeslani, mengatakan pencabutan subsidi BBM saat ini perlu dilakukan untuk menjaga defisit transaksi berjalan. Di mana, selama ini BBM memiliki porsi besar dalam mendorong defisit.
"Menurut kami, ujungnya harus dilepas karena itu salah satu yang berkontribusi terbesar," ujar Rosan saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (14/9).
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Bagaimana Pertamina mengurangi penyalahgunaan BBM? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Siapa yang memberikan masukan tentang revisi regulasi BBM subsidi? Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
Meski demikian, dia meminta pemerintah hati-hati jika mengambil keputusan ini. Sebab, jika subsidi BBM dicabut maka inflasi pasti akan naik dan mempengaruhi daya beli masyarakat.
"Mungkin harus dibuat analisanya dulu, kalau ini dilepas seperti apa, kalau tidak seperti apa. Tapi mungkin mesti dilepas. Kalau dilepas, pasti inflasi nanti akan naik, ini yang harus disikapinya seperti apa, karena akan pengaruhi daya beli, tapi menurut saya tetap harus dilepas," jelasnya.
Rosan mengibaratkan pengendalian defisit transaksi berjalan dengan mengobati penyakit manusia. Ketika sakit maka obat pereda wajib diberikan, namun untuk mengobati jangka panjang perlu suatu tindakan yang lebih baik.
"Tapi kan semua kebijakan, kenaikan suku bunga itu kan panadol doang, untuk turunkan panasnya saja. Tapi harus ada kebijakan pahit tapi dampaknya terus berkesinambungan. Sekarang begini, ini kalau sakit, dampaknya jadi kita semua yang sakit, bukan hanya pemerintah saja atau sebaliknya," jelasnya.
"Kalau pun ini kebijakan yang kurang populer, tapi kan untuk kebaikan kita semua, kebijakan itu harus diambil, meski akan berdampak ke pengusaha juga. Mungkin pengusaha nantinya ada yang bisa menerima, ada yang tidak, tapi kan wajar saja," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaDia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengatakan setiap tahun Indonesia menghadapi masalah karena menurunnya lifting minyak dan gas bumi.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaLuhut mengingatkan, defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca SelengkapnyaLonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.
Baca Selengkapnya