Pengusaha sebut UU Minerba tak larang ekspor bauksit dan bijih besi

Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mendukung upaya pemerintah menarik devisa dengan memberikan relaksasi ekspor bauksit. Relaksasi ekspor tersebut dilakukan sampai tersedianya pabrik pemurnian bauksit menjadi alumina di dalam negeri.

Namun, pemerintah akhirnya memutuskan tidak melakukan relaksasi ekspor mineral. Padahal, kata dia, Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memperbolehkan ekspor.

Soal ketentuan pengendalian ekspor, Erry mengacu pada pasal 5 ayat 2 UU Minerba. Dengan ketentuan itu maka produksi bauksit tetap dapat diekspor hingga industri pemurnian bauksit menjadi alumina beroperasi.

"UU Minerba tidak mengamanatkan larangan ekspor. Tapi mengendalikan produksi dan ekspor," ujar Ketua APB3I Erry Sofyan di Jakarta, Selasa (8/9).

Dia menambahkan pemerintah bisa membatasi ekspor bauksit pada 40 juta ton per tahun. Dengan kuota tersebut dan asumsi harga bauksit USD 40 per ton maka devisa yang diraup pemerintah mencapai USD 1,6 miliar dan pajak mencapai Rp 4,7 triliun.

"Kouta ekspor ini lebih rendah dibandingkan 2013 kemarin yang mencapai 55 juta ton," ucapnya.

Larangan ekspor mineral mentah diterapkan pemerintah sejak awal 2014. Alhasil komoditas bauksit tidak bisa melakukan ekspor sejak Januari 2014. Kebijakan ini membuat arus kas pembangunan fasilitas pemurnian bauksit menjadi alumina tersendat.