Pengusaha Semen Minta Pemerintah Tunda Aturan Pelarangan Truk Kelebihan Muatan

Merdeka.com - Asosiasi Semen Indonesia (ASI) meminta pemerintah untuk menunda aturan larangan truk berlebih muatan atau over dimension overload (ODOL) hingga 2025 mendatang. Alasannya, pengusaha semen masih butuh waktu untuk persiapan pengadaan kendaraan baru.

"Kebijakan ODOL perlu diundur dari tahun 2023 menjadi tahun 2025. Mengingat untuk persiapan pengadaan tambahan mobil terhambat dengan adanya musibah-musibah panjang pandemi selama 2 tahun," ungkap Ketua ASI, Widodo Santoso saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (25/1).

Di sisi lain, Widodo mengutarakan, produksi semen nasional akan tetap berlebih pasokan (oversupply) hingga 2030 mendatang.

Secara angka, kelebihannya mencapai 35 juta ton, dengan peningkatan permintaan semen rata-rata 5 persen atau 3,5 juta ton per tahun. Widodo lantas mengusulkan adanya peraturan tertulis (moratorium) mengenai hal tersebut.

"Maka kami usul, hendaknya ada moratorium. Jadi selama ini memang ada komitmen. Tapi peraturan tertulis tidak ada. Diperlukan segera moratorium sampai dengan tahun 2028," kata Widodo.

Pemenuhan Stok Batubara

Usulan lainnya, dia juga meminta kewajiban pemenuhan stok pasar dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batubara bisa dinaikan menjadi 35 persen. Sehingga, perusahaan semen dan pupuk juga bisa menikmati pasokan batubara dengan harga khusus seperti yang diterima PT PLN (Persero).

Kewajiban DMO batubara sebelumnya ditetapkan sebesar 25 persen sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/2021 tentang pemenuhan batu bara dalam negeri.

"Prosentase kewajiban suplai batubara dinaikan 30-35 persen untuk pengamanan kebutuhan industri dan PLN. kalau cuman 25 persen untuk PLN habis ini," ujar Widodo.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com