Pengusaha Tak Ingin Menteri Ekonomi Jokowi dari Partai Politik

Merdeka.com - Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta (HIPPI), Sarman Simanjorang berharap menteri ekonomi jilid II di Pemerintahan Jokowi selanjutnya bukan berasal dari partai politik.

Sarman mengungkapkan, menteri ekonomi harus berasal dari kalangan profesional yang tidak punya keterkaitan dengan partai politik. Sebab orang parpol dinilai dapat memiliki banyak titipan dari partainya.

"Kita ke depan berharap bahwa menteri-menteri yang ada di kabinet ekonomi ini adalah menteri-menteri yang betul-betul profesional dan non partai atau bukan merupakan kader partai. Supaya tidak ada kepentingan apa-apa di sana," kata dia di acara diskusi bertajuk Harapan Pengusaha Pada Kabinet Ekonomi Jilid II, di Jakarta, Kamis (12/9).

Meski memproklamirkan diri akan berkerja profesional, Sarman menegaskan kader partai pasti akan tetap memikul titipan-titipan dari partai pengusungnya.

Oleh karena itu, menurutnya sangat penting sekali bagi Jokowi memilih figur profesional dari luar partai. Agar kebijakan yang dikeluarkan ke depannya dapat bersifat netral bagi semua pihak.

"Ya betul profesional, tapi apapun alasannya mereka punya kepentingan di sana. Pasti ada titipan-titipan dari partai itu. Jadi pasti ke depan juga dia tidak akan bisa netral," ujarnya.

Jika menteri tersebut dari kalangan non partai, Sarman meyakini figur tersebut dapat bekerja sepenuh hati tanpa tekanan.

"Yang kita harapkan betul-betul adalah menteri-menteri yang profesional yang tidak punya beban apapun, dia bekerja tulus melaksanakan instruksi presiden dan juga melakukan hal-hal baik bagaimana supaya ekonomi kita ke depan tumbuh dengan baik," ujarnya.