Pengusaha tolak pelonggaran batasan produksi rokok golongan menengah
Merdeka.com - Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Heri Susianto meminta agar pemerintah menolak usulan pelonggaran batasan produksi SKM (sigaret kretek mesin) golongan II dari 0-2 miliar batang menjadi 0-3 miliar batang per tahun.
Menurutnya, usulan tersebut tidak tepat sasaran dan merugikan perusahaan rokok lainnya. Sebab, perusahaan rokok yang mampu memproduksi hingga 3 miliar batang per tahun seharusnya layak naik kelas menjadi golongan I.
"Mereka secara finansial dan infrastruktur sangat siap jika naik ke golongan I," ujar Heri Susianto di Malang, Senin (19/9).
-
Bagaimana cukai rokok mempengaruhi industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Bagaimana Kemendag mendukung industri rokok? Mendag menambahkan, Kemendag akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pasokan tembakau dan cengkih dapat memenuhi kebutuhan industri rokok dengan mengutamakan hasil petani dalam negeri.
-
Apa penyebab turunnya cukai rokok? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Mengapa penerimaan cukai rokok turun? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Dimana cukai rokok menjadi pengendali industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Kenapa Kemendag perlu berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau? Lebih lanjut Mendag menjelaskan, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau agar industri tembakau melakukan program kemitraan dengan petani.
Dia menambahkan, kebijakan ini justru akan merugikan pemerintah, sebab perusahaan rokok yang mampu memproduksi hingga 3 miliar batang per tahun bisa menikmati tarif cukai lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan golongan I. Sehingga, penerimaan pemerintah dari cukai rokok akan terganggu.
Selain itu, pangsa pasar perusahaan rokok golongan I akan tergerus oleh perusahaan golongan II yang mampu memproduksi rokok hingga 3 miliar batang per tahun. Padahal pangsa pasar rokok tidak bertambah bahkan terus berkurang.
"Mereka kuat dari sisi modal dan infrastruktur, namun menikmati tarif cukai yang sama. Kalau potensi penerimaan negara dari cukai bermasalah, tentu realisasi penerimaannya juga akan bermasalah juga, yakni bisa tidak optimal," ujarnya.
Heri berharap persaingan antar dan golongan PR bisa lebih adil dan proporsional. Penerimaan negara dari cukai rokok juga diharapkan bisa lancar dan tidak terganggu dengan aturan main yang proporsional dan adil.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah pedagang sembako juga menolak rencana pelarangan penjualan rokok eceran atau ketengan.
Baca SelengkapnyaDari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.
Baca SelengkapnyaPotensi tingginya kenaikan cukai rokok untuk tahun depan masih membayangi dan meresahkan peritel serta pelaku UMKM di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana melarang penjualan rokok eceran atau ketengan.
Baca SelengkapnyaHari ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahkan omzet pedagang turun dampak daya beli rakyat.
Baca SelengkapnyaLangkah untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi pun menjadi pertimbangan mengingat pihaknya telah berkirim surat kepada pemangku kepentingan.
Baca SelengkapnyaPemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.
Baca SelengkapnyaPenjualan Rokok Ketengan Bakal DIlarang, Pedagang Asongan Mengeluh
Baca SelengkapnyaMenurut Menkes, perbincangannya dengan kelompok pelaku usaha sejauh ini positif.
Baca SelengkapnyaDewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.
Baca SelengkapnyaPelaku usaha ritel menolak wacana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek atau plain packaging produk tembakau.
Baca SelengkapnyaKenaikan cukai sejak 2022 sampai 2024 masih dirasakan dampaknya sampai sekarang
Baca Selengkapnya