Pengusaha Usul Presiden Bentuk Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
Merdeka.com - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N). Komite ini akan bertugas untuk merumuskan, langkah, strategi, program serta kebijakan yang akan dilakukan setelah pandemi Covid-19 ini.
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, komite ini seyogyannya dapat diketuai dari unsur dunia usaha dengan para anggota dari asosiasi atau organisasi dunia usaha masing masing sektor usaha. Bisa juga dari unsur pemerintah atau instansi terkait dan unsur perguruan tinggi dan pengamat ekonomi.
"Mengapa ketuanya dari unsur pengusaha, karena pengusahalah yang lebih tahu kondisi di lapangan dan apa saja yang dibutuhkan. Sehingga dunia usaha bisa segera berlari kencang," kata Sarman di Jakarta, Minggu (10/5).
-
Siapa yang memimpin delegasi Kemenko Perekonomian? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong memimpin delegasi masing-masing negara dan membahas beberapa poin penting.
-
Kenapa HIPMI ingin pemimpin selanjutnya tingkatkan iklim usaha? Para pengusaha pun berharap pemimpin negara selanjutnya bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
-
Bagaimana HIPMI ingin atasi tantangan iklim usaha? Perlu ada akselerasi dengan suatu program yang tepat yang melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan misalnya,' kata Anggawira.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia di pertemuan Konsultasi? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
Dia menjelaskan, komite ini nantinya juga bertugas untuk merancang, merumuskan langkah strategis yang harus dilakukan pasca Covid-19 sehingga perekonomian dapat cepat pulih dan dunia usaha segera berlari kencang. Termasuk dukungan yang dibutuhkan seperti kebijakan, stimulus, relaksasi, permodalan dan lainnya, sehingga antar kementerian satu visi tidak ada yang menonjolkan ego sektoral.
"Komite ini bekerja langsung di bawah koordinasi presiden supaya berbagai langkah dan upaya persiapan yang dibutuhkan dapat segera diputuskan oleh Presiden. Jika di bawah koordinasi setingkat menteri takutnya Komite ini berjalan lambat karena dikawatirkan akan muncul ego sektoral dari masing masing instansi yang membuat kinerja Komite ini lamban. Semoga usulan ini mendapat respons yang positif dari Presiden," kata dia.
Pertumbuhan Ekonomi Turun
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 turun drastis diangka 2,97 persen jauh dari harapan Pemerintah yang punya ekspektasi di atas 4 persen. Penurunan ini sebagai dampak Covid 19 yang membuat konsumsi rumah tangga turun menjadi 2,84 persen yang normalmya tumbuh di atas 5 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang anjlok ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah mengingat kondisi ke depan Indonesia masih menghadapi Covid 19 yang belum pasti kapan berakhir.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
meminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Golkar ini menambahkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya peran KADIN dan HIPMI tidak hanya sebagai subkontraktor, tetapi sebagai pemain utama dalam proyek ini.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, misi utama bagi para anggota DPR terpilih yakni menyelamatkan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaJokowi melakukan tukar pikiran dengan para pelaku bisnis di IKN
Baca SelengkapnyaDia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca SelengkapnyaGus Ipul resmi mengukuhkan Komite Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan.
Baca SelengkapnyaPembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaModel pengelolaan wirausaha di negara lain, seperti Korea Selatan, dapat dijadikan contoh.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional.
Baca SelengkapnyaPembentukan Dewan Ekonomi Nasional diantaranya untuk lebih menunjang keberhasilan Kabinet Persatuan Nasional.
Baca SelengkapnyaTarget ini bisa terealisasi melalui penurunan harga energi yang berdampak pada penurunan biaya produksi.
Baca Selengkapnya