Peninjauan Aset Calon Ibu Kota di Kalimantan Timur Terkendala Covid-19
Merdeka.com - Progres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan sempat mengalami beberapa kendala administratif imbas pembatasan sosial yang diberlakukan berbagai daerah di Indonesia. Masalah ini termasuk di Kalimantan Timur yang menjadi calon Ibu Kota baru.
Hambatan yang dimaksudkan adalah seperti kegiatan site visit oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian aset di ibu kota baru.
"Kita terhalang untuk melakukan site visit. Salah satu fungsi DJKN yang juga agak terhambat selama pandemi covid-19 adalah penilaian. Melakukan penilaian tentunya butuh kunjungan ke premis, tempat aset," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata dalam media briefing, Jumat (12/6).
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Kenapa PKL direlokasi? Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan lokasi berjualan yang layak dan aman bagi para PKL sekaligus tempat makan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar.
-
Apa alasan utama penundaan rekrutmen PPPK? Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Beberapa daerah enggan menyiapkan formasi untuk PPPK karena kekhawatiran dampak finansial, biasanya karena anggaran daerah telah melebihi 35 persen.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Hal tersebut, kata Isa, disebabkan oleh protokol kesehatan yang berlaku di daerah setempat.
"Karena protokol kesehatan, kita tidak izinkan penilai terjun ke lapangan. Sudah kita revisi aturannya, tapi memang subjek pada ketentuan PSBB. Itu alasan teknis sehingga saat ini belum ada progress karena terkendala melihat hal yang sifatnya fisik di lapangan."
Fokus Penanganan Covid-19
Selanjutnya, Isa menyebutkan bahwa yang menjadi fokus utama saat ini bukanlah persiapan pemindahan ibu kota, melainkan penanganan covid-19 dengan berbagai dampaknya. Kendati demikian, belum dapat disimpulkan bagaimana kelanjutannya, sebab belum ada keputusan resmi dari Presiden terkait site visit ini.
"Secara umum konsentrasi kita tidak sedang menyiapkan ibu kota negara baru secara masif. Kita sekarang menangani covid-19, baik masalah kesehatan, dampaknya ke sosial ekonomi di masyarakat kita dan masalah kelangsungan usaha," kata dia.
"Kita tidak membatalkan. Presiden belum membuat sikap yang membatalkan, kita masih akan mengkaji dan diskusi itu nanti. Tapi sekarang konsentrasi ke covid-19," pungkas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.
Baca SelengkapnyaUntuk mencapai lokasi TPS yang lebih terpencil, Kapolres dan rombongan memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Baca SelengkapnyaTidak diberikannya akses Silon oleh KPU ke Bawaslu pada masa pendaftaran bakal pasangan calon.
Baca SelengkapnyaPanja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaMundurnya pembangunan di IKN menyebabkan rencana Jokowi berkantor di IKN, yang diagendakan mulai Juli ini, tertunda.
Baca SelengkapnyaAdanya ketidaksesuaian pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada PIK 2, juga belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Baca SelengkapnyaPolisi tidak berani memberikan komentar banyak. Mereka hanya menyerahkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSalah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.
Baca SelengkapnyaRencana awal pemindahan di bulan September 2024 sebanyak 3.200 ASN yang belum berkeluarga dan 1.700 ASN yang sudah berkeluarga dijadwalkan untuk pindah.
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi M. Guntur Hamzah membacakan pendapat mahkamah terkait permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca Selengkapnya