Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Peninjauan Aset Calon Ibu Kota di Kalimantan Timur Terkendala Covid-19

Peninjauan Aset Calon Ibu Kota di Kalimantan Timur Terkendala Covid-19 Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR

Merdeka.com - Progres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan sempat mengalami beberapa kendala administratif imbas pembatasan sosial yang diberlakukan berbagai daerah di Indonesia. Masalah ini termasuk di Kalimantan Timur yang menjadi calon Ibu Kota baru.

Hambatan yang dimaksudkan adalah seperti kegiatan site visit oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian aset di ibu kota baru.

"Kita terhalang untuk melakukan site visit. Salah satu fungsi DJKN yang juga agak terhambat selama pandemi covid-19 adalah penilaian. Melakukan penilaian tentunya butuh kunjungan ke premis, tempat aset," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata dalam media briefing, Jumat (12/6).

Orang lain juga bertanya?

Hal tersebut, kata Isa, disebabkan oleh protokol kesehatan yang berlaku di daerah setempat.

"Karena protokol kesehatan, kita tidak izinkan penilai terjun ke lapangan. Sudah kita revisi aturannya, tapi memang subjek pada ketentuan PSBB. Itu alasan teknis sehingga saat ini belum ada progress karena terkendala melihat hal yang sifatnya fisik di lapangan."

Fokus Penanganan Covid-19

Selanjutnya, Isa menyebutkan bahwa yang menjadi fokus utama saat ini bukanlah persiapan pemindahan ibu kota, melainkan penanganan covid-19 dengan berbagai dampaknya. Kendati demikian, belum dapat disimpulkan bagaimana kelanjutannya, sebab belum ada keputusan resmi dari Presiden terkait site visit ini.

"Secara umum konsentrasi kita tidak sedang menyiapkan ibu kota negara baru secara masif. Kita sekarang menangani covid-19, baik masalah kesehatan, dampaknya ke sosial ekonomi di masyarakat kita dan masalah kelangsungan usaha," kata dia.

"Kita tidak membatalkan. Presiden belum membuat sikap yang membatalkan, kita masih akan mengkaji dan diskusi itu nanti. Tapi sekarang konsentrasi ke covid-19," pungkas dia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Mulai Buka-bukaan, Ini Sederet Curhatan Sulitnya Pindahkan Ibu Kota
Jokowi Mulai Buka-bukaan, Ini Sederet Curhatan Sulitnya Pindahkan Ibu Kota

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.

Baca Selengkapnya
Kawal Pilkada Damai, Kapolres Kampar Datangi Desa Terpencil yang Warganya Tak Bisa Baca Tulis
Kawal Pilkada Damai, Kapolres Kampar Datangi Desa Terpencil yang Warganya Tak Bisa Baca Tulis

Untuk mencapai lokasi TPS yang lebih terpencil, Kapolres dan rombongan memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Akui Ada Kendala dalam Pengawasan Paslon Capres-Cawapres
Bawaslu Akui Ada Kendala dalam Pengawasan Paslon Capres-Cawapres

Tidak diberikannya akses Silon oleh KPU ke Bawaslu pada masa pendaftaran bakal pasangan calon.

Baca Selengkapnya
DPR Bentuk Panja Revisi UU IKN
DPR Bentuk Panja Revisi UU IKN

Panja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Djarot PDIP Vs Grace PSI, Saling Sindir Usai Kritik Pedas ke Jokowi Soal IKN Terburu-buru
VIDEO: Djarot PDIP Vs Grace PSI, Saling Sindir Usai Kritik Pedas ke Jokowi Soal IKN Terburu-buru

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Demi Pembangunan Bandara IKN, Menhub Kerahkan Empat Pesawat Modifikasi Cuaca
Demi Pembangunan Bandara IKN, Menhub Kerahkan Empat Pesawat Modifikasi Cuaca

Mundurnya pembangunan di IKN menyebabkan rencana Jokowi berkantor di IKN, yang diagendakan mulai Juli ini, tertunda.

Baca Selengkapnya
PSN PIK 2 Garapan Agung Sedayu Group Bermasalah, Menteri ATR Bakal Ambil Langkah Begini
PSN PIK 2 Garapan Agung Sedayu Group Bermasalah, Menteri ATR Bakal Ambil Langkah Begini

Adanya ketidaksesuaian pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada PIK 2, juga belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Baca Selengkapnya
Respons Polda Jatim Soal Helikopter Anies Ditolak Pinjam Lapangan Polisi
Respons Polda Jatim Soal Helikopter Anies Ditolak Pinjam Lapangan Polisi

Polisi tidak berani memberikan komentar banyak. Mereka hanya menyerahkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bahas Revisi UU IKN Nusantara, Ini Poin Jadi Sorotan
Pemerintah Bahas Revisi UU IKN Nusantara, Ini Poin Jadi Sorotan

Salah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.

Baca Selengkapnya
Kabar Terbaru: Rencana Pemindahan PNS ke IKN Bulan Depan Belum Tentu Terlaksana
Kabar Terbaru: Rencana Pemindahan PNS ke IKN Bulan Depan Belum Tentu Terlaksana

Rencana awal pemindahan di bulan September 2024 sebanyak 3.200 ASN yang belum berkeluarga dan 1.700 ASN yang sudah berkeluarga dijadwalkan untuk pindah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hakim MK Skak Kubu Anies Bukti Video Tidak Meyakinkan Terkait Pejabat Ajak Menangkan 02
VIDEO: Hakim MK Skak Kubu Anies Bukti Video Tidak Meyakinkan Terkait Pejabat Ajak Menangkan 02

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah membacakan pendapat mahkamah terkait permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Baca Selengkapnya
PKS Sebut Pembahasan IKN Buru-Buru, Masih Bisa Dikoreksi
PKS Sebut Pembahasan IKN Buru-Buru, Masih Bisa Dikoreksi

PKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.

Baca Selengkapnya