Penjelasan Lengkap Kementerian PUPR soal Pembangunan Tol Trans Jawa Berlanjut ke Bali

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan penjelasan lengkap mengenai kelanjutan Tol Trans Jawa hingga ke Bali. Sampai saat ini, pihak kementerian belum berencana membangun tol yang menyambungkan Pulau Jawa dan Bali.

"Kita belum punya rencana sampai sekarang untuk membangun jalan tol dari Ketapang, Banyuwangi Jawa Timur ke Gilimanuk, Bali. Belum ada ke arah sana, dan belum ada minat dari investor untuk membangun itu, karena pasti hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang dan juga biaya yang sangat besar," ujar Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (26/6).

Kementerian PUPR, lanjut dia, pada intinya belum berencana untuk membangun jembatan yang menghubungkan Jawa dan Bali.

Namun demikian, pihaknya memastikan pergerakan orang dan barang, terutama wisatawan yang akan masuk ke Bali difasilitasi oleh penyeberangan kapal feri dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kemudian wisatawan melanjutkan perjalanan menggunakan tol dari Pelabuhan Gilimanuk hingga Kota Denpasar dan kawasan Sarbagita, Bali.

Hal tersebut sama dengan kalau berbicara mengenai bagaimana Pulau Jawa dikoneksikan dengan Pulau Sumatera. Dari Pelabuhan Merak menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni itu tetap menggunakan kapal feri.

Ke depannya, kapal ferinya diperbanyak, pelabuhan dimodernisasi kemudian sistem pelayanannya dipermudah, sehingga masyarakat yang menggunakan kendaraan pun tidak mengalami antrean baik di Merak maupun Bakauheni. Jadi nanti di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk, Bali pun demikian.

"Jadi ini yang dimaksud oleh bapak Presiden Joko Widodo terkait konektivitas atau tol laut. Tol laut itu bukan kita berarti membangun jalan tol di atas Selat Bali atau menghubungkan Pulau Jawa dan Bali dalam pengertian fisik, bukan! Karena tetap konektivitas Jawa dan Bali menggunakan kapal feri, namun kapal dan pelabuhannya yang dimodernisasi," kata Endra.

Modernisasi Jalan Tol

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dimodernisasi jalan tolnya, dimodernisasi juga pelabuhan serta sistem layanan penyeberangannya. Modernisasi pelabuhan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan, namun ini merupakan satu kesatuan sistem konektivitas darat dan laut.

"Karena yang akan masuk nantinya diharapkan adalah wisatawan," ujar Endra.

Dia mengatakan, pihaknya lebih berkonsentrasi untuk membangun jalan tol dari Gilimanuk sampai dengan Mengwi yang total panjangnya kira-kira 96 Km.

Selain itu Banyuwangi sendiri merupakan destinasi wisata yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan, mengingat wisatawan sudah tertarik dengan Banyuwangi.

Dengan keberadaan sisa jalan Tol Trans Jawa sekitar 150 Km yang perlu dibangun lagi dari Probolinggo hingga ke Banyuwangi ini, kata dia.

"Dengan demikian difasilitasi pergerakan orang, barang, turis dan logistik dari Jawa ke Bali. Tinggal sekarang, ketika konektivitas darat di Jawa sudah terhubung kemudian di Bali-nya belum terhubung maka konektivitas tersebut tidak akan terwujud. Jadi ide ini adalah kesinambungan dari modernisasi jalan dalam rangka pengembangan wilayah" kata Endra.

Lanjutkan Pembangunan Jalan Tol

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono akan melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Jawa hingga ke Bali.

"Kami akan melanjutkan ruas jalan tol ini hingga ke Pulau Bali," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pertemuan daring Forum Bisnis Konstruksi Indonesia-Turki di Jakarta, Selasa (23/6).

Menurut Basuki, jalan tol Trans Jawa dengan total panjang 1.350 Km yang baru saja tersambung atau dioperasikan pada tahun 2019, menghubungkan ujung barat sampai dengan ujung timur pulau Jawa.

Potensi investasi di jalan tol Trans Jawa tersebut dipaparkan oleh Menteri Basuki di hadapan sejumlah pengusaha, kontraktor dan investor Turki yang hadir dalam Forum Bisnis Konstruksi Indonesia-Turki.

Selain potensi investasi di tol Trans Jawa, Menteri PUPR juga memaparkan potensi investasi dalam proyek tol Trans Sumatera, pembangunan bendungan dan sebagainya.

Dalam forum yang turut dihadiri Menteri Perdagangan Turki Ruhsar Pekcan dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki Lalu Muhamad Iqbal, Menteri Basuki juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah Indonesia dalam proyek infrastruktur.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Untuk merealisasikan target pembangunan infrastruktur, dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara sahabat, baik dalam bentuk investasi maupun keahlian/teknologi di bidang konstruksi.

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sembilan proyek tol lainnya telah disiapkan dan segera memasuki prakualifikasi lelang pada Juni - Juli 2020.

Selain proyek jalan tol, Kementerian PUPR juga berencana melakukan lelang proyek sistem transaksi tol non-tunai berbasis multi-lane free flow (MLFF) di sektor jalan tol.

Kementerian PUPR menyebutkan empat ruas tol siap beroperasi pada akhir Juni 2020 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.