Penjelasan lengkap Menko Darmin soal izin impor beras hingga 2 juta ton

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution angkat suara terkait impor beras yang menjadi polemik belakangan ini. Menurut Darmin, izin impor memang diberikan ke Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan stok beras, di mana pada tahun lalu berada di bawah batas aman.

"Yang pertama, tahun 2017 itu di kuartal III-2017 harga mulai naik. Dan kita sebetulnya sudah intens sekali rapat tapi waktu itu stok Bulog itu berada pada 978.000 ton. Banyak enggak itu? enggak. Karena normalnya kita itu stok 2 juta ton. Kalau 3 juta bagus," ungkap Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (19/9) malam.

Menko Darmin mengatakan, pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin impor pada saat itu justru menuai berbagai anggapan miring. Sehingga dia memutuskan untuk menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk memastikan ketersediaan cadangan beras yang ada.

"Tapi karena masih berdebat terus, berlarutlah sampai kita rapat berikutnya itu 15 Januari (2018). Waktu itu kita cek yang tadinya stok itu 978.000 ton, itu tinggal 903.000 ton. Berarti dalam 10 hari berkurang 75.000 ton. kenapa? Karena harus operasi pasar karena harga naik," kata Menko Darmin.

Menko Darmin mengakui, harga beras medium pada saat itu telah mencapai Rp 11.300 per liter. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras jenis premium yang dipatok pemerintah hanya sebesar Rp 9.450 per liter. "Jadi udah jauh di atas, sehingga itu masih 15 januari artinya panen masih Maret. Panen raya itu biasanya Maret bisa-bisa April," tuturnya.

Melihat jumlah ketersediaan stok beras yang telah menipis, pemerintah pun memutuskan untuk memberikan izin impor tahap awal sebanyak 500.000 ton. "Kita enggak akan kuat. Jangan mengira 903.000 ton itu banyak. Artinya 903.000 ton itu lebih sedikit dari 10 hari. Jadi (kita) impor 500.000 ton," kata Menko Darmin.

Namun demikian, Menko Darmin menyayangkan, impor 500.000 ton yang diperkirakan bakal masuk pada akhir Febuari 2018 itu, nyatanya tidak kunjung datang. Sebab, negara asal yang menjadi tujuan Indonesia untuk mengimpor beras tersebut juga belum mengalami masa panen. "Kenapa enggak masuk? karena untuk mereka, yang pertama mereka juga panennya Maret," imbuhnya.

Sehingga, pada waktu itu pemerintah kembali memberikan izin impor kembali pada Maret sebanyak 500.000 ton. Izin itu kembali dikeluarkan, mengingat cadangan beras yang semakin berkurang yakni hanya mencapai 590.000 ton saja.

"Kita rapat 19 Maret. Stok kita 590.000 ton harga Rp 11.044 per liter, turun sedikit karena operasi pasar jalan terus. Tetapi pada waktu 15 Januari, karena katanya 13,7 juta ton produksi 3 bulan, kita kemudian memutuskan Bulog harus bisa serap 2,2 juta ton paling lambat akhir Juni. Artinya panen raya lewat, dengan harapan 2,2 juta ton itu akhir tahun kita pengadaan Bulog mendekati bisa 3 juta. Sehingga waktu itu kan kita putuskan 500.000 ton kan di 15 Januari," paparnya.

Kemudian, pada 28 Maret 2018, pemerintah kembali menggelar rakor lanjutan dengan sejumlah kementerian terkait. Rakor tersebut, untuk memastikan dan mempertimbangkan berapa banyak serapan produksi gabah yang bisa dikonversikan menjadi beras.

"Nah kita pada 28 Maret rapat lagi, karena panen raya mestinya sudah mau habis waktunya. Panen raya Maret kan. Dia bilang produksinya 6,5 juta ton Maret. Itu proyeksi. 28 Maret memang stoknya sedikit naik menjadi 649.000 ton. Tapi ya enggak ada apa-apanya sudah. Itu panen raya mau habis, siapa yang percaya bahwa ini akan beres-beres saja, baik-baik saja ke depannya?," terang Menko Darmin

"Sehingga kita putuskan impor 1 juta ton, harga waktu itu Rp 11.036, medium loh ini. Berarti impornya berapa? 2 juta ton. Nah Itu dia yang soal impor," tambahnya.

Secara keseluruhan, pemerintah telah mengeluarkan izin impor sebanyak tiga kali. Pada januari sebesar 500.000 ton dan 500.000 ton lagi pada Maret. Kemudian fase berikutnya di Bulan April 1 juta ton.

Namun, data terakhir yang diterima Kementerian Perekonomian pada Agustus lalu stok beras di Bulog sudah mencapai 2,2 juta ton. Jumlah tersebut sudah termasuk beras impor yang masuk.

"Rapat terakhir itu antara minggu ketiga atau keempat bulan Agustus. Itu stok Bulog 2,2 juta ton, tapi itu sudah termasuk impor. Impor belum masuk semua, baru 1,4 juta ton yang masuk. Sebelum itu 1,188 juta ton, berarti pengadaan dalam negerinya 400.000 ribu ton. Tapi, karena itu sudah bulan Agustus, kami anggap 2,2 juta ton masih akan nambah sedikit dari pengadaan dalam negeri. Dan katanya sekarang bisa mendekati 2,4 juta ton. Berarti naik sedikit, sampai akhir tahun bisa 3 juta ton. Maka, kami tidak menambah impor," terang Menko Darmin.

Dari total izin impor sebanyak 2 juta ton yang diberikan pemerintah, tercatat masuk baru sebesar 1,4 juta ton. Artinya masih ada 600.000 ton lagi yang belum masuk. Sementara pemerintah sendiri menargetkan hingga Juli 2018 harusnya impor beras sudah tiba sebanyak 1,8 juta ton.

"Dari 2 juta ton itu, 200.000 ton gagal. Harusnya 1,8 juta ton sudah sampai akhir Juli. Tapi, sampai minggu ketiga Agustus masih belum masuk 400.000 ton kira-kira," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso, menyebutkan bahwa cadangan beras pemerintah aman sampai Juni 2019. Maka dari itu, menurutnya, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras.

Buwas menyebut saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400.000 ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton.

"Tim mengatakan rekomendasi sampai Juni 2019, tidak perlu impor. Bahkan dimungkinkan beras cadangan impor dari Bulog tidak akan keluar. Tinggal menjaga, masa kita harus bertahan pada impor?" kata Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas.