Penjelasan Lengkap soal Stagflasi dan Upaya Indonesia Hadapi Risiko Global

Merdeka.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung mengatakan dunia saat ini tengah menghadapi risiko stagflasi yang serius. Hal ini tak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 dan ketegangan politik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia.

"Dampak majemuk dari Covid-19 pandemi dan ketegangan geopolitik Ukraina-Rusia yang sedang berlangsung telah terwujud baru-baru ini prospek pertumbuhan global," kata Juda dalam agenda Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery, di Nusa Dua Bali, Rabu (13/7).

Sebagai informasi, stagflasi merupakan kondisi ekonomi ketika inflasi dan kontraksi terjadi dalam satu waktu. Hal ini ditandai dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang stagnan, kenaikan inflasi yang cepat dan angka pengangguran yang tinggi.

Latar belakang tersebut membuat Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan global bulan lalu menjadi 2,9 persen. OECD juga melakukan hal yang sama dengan memangkas proyeksi pertumbuhan global untuk tahun 2022 menjadi hanya sekitar 3 persen. Sedangkan IMF sebelumnya telah menurunkan proyeksinya sejak April.

Juda mengatakan saat ini inflasi di berbagai negara dunia tengah mengalami peningkatan. Penyebabnya kenaikan harga pangan dan energi yang melonjak drastis.

"Inflasi meningkat di seluruh dunia, dengan harga pangan dan energi memukul rekor tertinggi, mencapai standar hidup di seluruh dunia," kata dia.

Akibatnya, beberapa negara maju melakukan pengetatan kebijakan moneter yang agresif untuk mengatasi inflasi. Mereka pun mengambil langkah memperketat kondisi keuangan global dan telah mendorong pasar volatilitas baru-baru ini.

Juda mengatakan peningkatan inflasi didorong tekanan sisi penawaran sebagai akibat wajar dari kenaikan harga komoditas internasional. Meski begitu, inflasi inti tetap dalam target Bank Indonesia jangkauan.

Sementara itu, inflasi volatile food (VF) meningkat, terutama dipengaruhi kenaikan harga pangan global dan kendala sisi penawaran yang disebabkan oleh cuaca buruk. "Inflasi tekanan pada harga yang diatur (AP) tetap tinggi, dipengaruhi oleh harga tiket pesawat dan energi," katanya.

Kebijakan BI untuk Menghadapi Risiko Stagflasi

Untuk menjawab tantangan ini, bauran kebijakan Bank Indonesia saat ini ditujukan untuk menjaga stabilitas makro, memfasilitasi pemulihan ekonomi, dan menavigasi ekonomi dan keuangan digital. Sehingga Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan kebijakan kecepatan.

Juda mengatakan, Bank Indonesia akan tetap mewaspadai tekanan inflasi dan dampaknya terhadap ekspektasi inflasi. Bank sentral juga siap untuk menyesuaikan suku bunga jika ada tanda-tanda inflasi inti yang lebih tinggi terdeteksi.

"BI terus menjaga kecukupan likuiditas untuk mendukung pembiayaan perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan," kata dia.

Selain itu BI akan menjaga kebijakan makroprudensial tetap akomodatif untuk mendorong pembiayaan, perekonomian dan mengatasi efek jaringan parut ekonomi.

Dari sisi kebijakan stabilisasi nilai tukar, BI akan diarahkan untuk mencapai stabilitas Rupiah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.

"Ini dilakukan melalui triple intervensi, di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih ada," katanya.

Sistem Pembayaran

Terkait sistem pembayaran dan digitalisasi, percepatan sistem pembayaran digitalisasi terus digalakkan untuk integrasi digital nasional ekonomi keuangan. Sehingga dapat merangsang kegiatan ekonomi dan menjadi mesin penggerak pemulihan ekonomi. 

"Hal ini dilakukan melalui beberapa inisiatif seperti QRIS, BI FAST, dan sebagainya," katanya. 

Dia menambahkan, BI juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait melalui tim pengendalian inflasi nasional dan daerah (TPIP dan TPID) untuk  mengelola tekanan inflasi di sisi penawaran & meningkatkan produksi. 

"Bank Indonesia terus membangun kebijakan moneter dan fiskal 

koordinasi dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung proses pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya.