Follow
Penjelasan Sri Mulyani soal Penurunan Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat telah terjadi penurunan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK). Penurunan terjadi baik di penyaluran DAK Fisik maupun DAK Nonfisik.
Hingga 30 Juni 2019, realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar Rp5 triliun atau 7,21 persen dari pagu alokasi. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun 2018 yang mencapai Rp7,7 triliun atau 12,43 persen dari pagu alokasi.
"Untuk mendorong realisasi penyaluran DAK Fisik Tahap I, Kementerian Keuangan telah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada daerah secara langsung maupun melalui Kementerian Teknis terkait," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (16/7).
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Kapan pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 persen? “Bahkan hal ini sudah berlangsung selama 7 kuartal atau hampir 2 tahun berturut-turut.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Apa capaian kinerja pembangunan Pemprov Kaltim? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif.
-
Bagaimana Jasa Raharja meningkatkan pendapatannya di tahun 2022? Di sisi pendapatan, Jasa Raharja berhasil menorehkan kinerja positif dengan catatan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,94 persen yakni Rp5,9 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp6,4 triliun di tahun 2022.
Sementara untuk realisasi penyaluran DAK Nonfisik sampai dengan 30 Juni 2019 mencapai Rp61,44 triliun atau 46,89 persen dari pagu alokasi. Realisasi ini menurun bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp62,67 triliun atau 50,77 persen dari pagu alokasi.
Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang semula disalurkan sekaligus menjadi 2 tahap (semesteran).
"Penyebab lainnya adalah optimalisasi penggunaan sisa dana DAK Nonfisik di rekening kas umum daerah," jelasnya.
Untuk meningkatkan realisasi penyaluran DAK Nonfisik, kata dia, Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian/lembaga pengampu telah berupaya mendorong daerah melalui sosialisasi, rekonsiliasi, dan kegiatan lainnya agar segera menyampaikan laporan DAK Nonfisik.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya
Hingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya
Penyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca Selengkapnya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca Selengkapnya