Pensiunan PNS dituding tak mau bayar iuran di BPJS

Merdeka.com - Peneliti Kebijakan Publik Prakarsa, Maftuchan menyentil ketidaktegasan pemerintah mengatur aparatur negara seperti PNS, TNI/Polri. Kritik tersebut karena aparatur negara dituding enggan membayar iuran pensiun di BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam implementasi BPJS Ketenagakerjaan, PNS serta TNI/Polri seharusnya membayar iuran pensiun mereka. Iuran pensiun dipotong dari gaji dan sebagian dibayar pemerintah. Dalam postur anggaran 2015 pemerintah masih mengalokasikan dana besar untuk membayar premi pensiun PNS.

"Dalam pembahasan pensiun PNS, TNI/Polri itu dikesampingkan. Ada potensi PNS, TNI/Polri tidak mau skema membayar iuran. Alokasi pensiun juga besar sekali," ucap Maftuhchan di Kantor Fitra, Mampang, Jakarta, Rabu (20/8).

Dia mengambil contoh postur anggaran 2014. Pemerintah mengalokasikan program transaksi khusus sebesar Rp 102 triliun. Dari jumlah itu, 99,1 persen anggaran digunakan untuk membayar premi pensiunan PNS. Pada 2015 pemerintah menaikkan alokasi anggaran pensiun sebesar 5 persen.

"Harusnya di BPJS ketenagakerjaan, PNS,TNI/Polri membayar. Pemerintah tidak membayar terus menerus. Ke depan program transaksi khusus ini harus semakin kecil, efisiensi APBN bisa dilakukan," tegasnya.

Jika penghematan anggaran dari PNS ini bisa dilakukan maka anggaran negara bisa digunakan untuk program lebih produktif dan bisa digunakan untuk membantu rakyat miskin.

"Menaikkan belanja sosial untuk warga miskin yang seharusnya dapat dari pemerintah. Sekarang sangat membebani postur APBN. Pensiun sekarang seharusnya kewajiban pemberi kerja dan pekerja, termasuk PNS," tutupnya.