Penyaluran Bansos Corona Naikkan Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia jadi 79,6 Persen

Merdeka.com - Pandemi Covid-19 mendorong penyaluran bantuan sosial bertransformasi ke sistem digital. Cara ini pun menjadi berkah karena mempercepat inklusi keuangan masyarakat yang selama ini tidak bersinggungan dengan perbankan atau keuangan digital lainnya.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin menyebut, penyaluran bantuan sosial non tunai ini mendorong inklusi keuangan hingga 79,6 persen bagi kelompok masyarakat rentan yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan.

"Inklusi keuangan sudah 79,6 persen, artinya kelompok masyarakat rentan ini sudah terkases dengan perbankan," kata Pepen dalam webinar Perlindungan Sosial dalam Respon Covid-19: Perlindungan dan Layanan Sosial Inklusif, Jakarta, Selasa (23/3).

Tentunya, kata Pepen, hal ini juga membantu pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat yang selama ini menjadi pekerjaan rumah yang sulit diselesaikan. Adanya inklusi keuangan ini membuat masyarakat kini bisa memiliki rekening bank.

Bahkan, tidak sedikit bagi keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial dari pemerintah tidak mencairkan semua dana bantuan. Sebaliknya mereka menabung uangnya di bank.

"Mereka sengaja meninggalkan saldonya. Artinya ada indikasi menabung buat di masa depan," kata dia.

Selanjutnya

Selain itu, masyarakat juga mulai terbiasa dengan aktivitas transfer uang ke rekening lain. Ini menunjukkan masyarakat menjadi terbiasa dengan aktivitas perbankan.

Meski begitu, Pepen menilai, para KPM harus tetap mendapatkan sosialisasi dan pendampingan lebih lanjut terkait inklusi keuangan. Selain itu, perlu juga ada perbaikan infrastruktur digitalisasi di berbagai wilayah yang sulit terjangkau.

"Perbaikan infrastruktur untuk transaksi keuangan baik channel penarikan maupun jaringan," kata dia.

Adapun tantangan dari sisi data, antara lain dibutuhkan data yang dapat menjangkau penerima potensial yang lebih inklusif. Pembaharuan data kondisi rumah tangga pasca terjadi pandemi dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi data.