Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Tak Sampai 100 Persen, Ini Sederet Penyebabnya
Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan mencatat realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) gelombang I mencapai 99,11 persen atau belum tersalurkan sebanyak 110.762 pekerja. Sementara pada gelombang kedua 98,71 persen atau sekitar 159.727 pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menjelaskan penyebab realisasi BSU tak sampai 100 persen pada dua gelombang penyaluran. Pertama, ada duplikasi rekening penerima sehingga dana tidak disalurkan.
"Bapak Ibu pasti bertanya-tanya Kenapa tidak tersalurkan 100 persen? Kami bisa menjelaskan bahwa penyebab rekening belum tersalurkan yang pertama ada duplikasi, ada rekening ganda atau double," ujarnya, Jakarta, Senin (18/1).
-
Siapa yang mengalami tunggakan gaji? Melalui unggahan terbarunya, ia menyatakan adanya tunggakan gaji dari klub kepada dirinya dan beberapa rekan setimnya.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa yang menyebabkan permasalahan keuangan di Sumatera? Masalah Keuangan Melonjaknya inflasi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatra harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Siapa yang terlibat dalam penyaluran bantuan? Dalam penyaluran bantuan, Insan BRILian (pekerja BRI) saling bahu membahu untuk turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak
Kemudian, alasan kedua tidak valid. Maksudnya, nama yang terdaftar dalam penerima tidak sama misalnya tulisan namanya Muhammad ada M satu. Agus Trianto Pamungkas tertulis Agus T Pamungkas, ini menyebabkan menjadi tidak valid.
"Kemudian tutup rekening, rekening ditutup oleh pemilik rekening atau pihak bank karena ada masalah. Lalu ada rekening tidak terdaftar di kliring, bank penerima tidak ikut dalam sistem kliring nasional. Kemudian yang kelima pasif, rekening tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu," jelas Ida.
Penyebab Lainnya
Penyebab lainnya adalah rekening tidak sesuai dengan NIK. Data NIK di bank tidak sesuai dengan data NIK penerima subsidi. Selanjutnya adalah rekening dibekukan, rekening terblokir, contoh sedang dalam proses penggantian kartu chip misalnya.
"Kemudian yang kedelapan cut of akhir tahun pada tanggal 30 Desember 2020 seluruh dana harus kembali ke kas negara. Jadi ini beberapa penyebab kenapa tidak bisa 100 persen tersalurkan karena alasan yang saya sampaikan tadi," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaTersendatnya sistem tersebut karena masih ada 2 kementerian yang belum terkoneksi dengan OSS.
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM juga menemukan ada dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha.
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca SelengkapnyaJika terus dipaksakan, program Tapera merugikan buruh bahkan pelaku usaha.
Baca SelengkapnyaPer hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), telah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional pada 2020-2021.
Baca SelengkapnyaPenjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.
Baca SelengkapnyaDiduga Selewengkan Dana Hibah UMKM, Kepala Diskoperindag Gresik Ditahan
Baca SelengkapnyaAdapun total buruh rokok yang tercatat menerima BLT tahun 2024 sebanyak 47.801 orang.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 700 dari 1.100 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi
Baca Selengkapnya