Follow
Penyaluran BLT Dana Desa di 7 Provinsi Masih di Bawah 50 Persen
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, menyebut masih ada tujuh provinsi dengan angka penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di bawah 50 persen. Penyebab terhambatnya pun beragam.
Dia menjelaskan lima provinsi di antaranya yaitu Banten dengan persentase penyaluran 20 persen, Papua 20 persen, Kalimantan Barat 29 persen, Maluku Utara 42 persen, Maluku 44 persen, Papua Barat 44 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 44 persen.
"Memang kita masih dapati BLT di tujuh provinsi masih di bawah 50 persen. Karena latar belakangnya beragam," kata pria yang akrab di sapa Gus Menteri di Kantornya, Selasa, (2/6).
-
Apa itu Kilangan di Banten? Konon, saat itu sudah ada pabrik gula dengan teknologi sederhana di wilayah Banten Lama bernama Kilangan. Kilangan ini merupakan tempat untuk menggiling tebu, dengan menggunakan batu besar serta tenaga hewan kerbau.
-
Dimana saja daerah rawan bencana di Banten? Warga diminta waspada akan kondisi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan jika di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Banten masuk kategori daerah prakiraan hujan lebat.
-
Apa komoditas utama di Banten? Dalam laman jalurrempah.kemdikbud.go.id, disebutkan bahwa Banten ketika itu merupakan penghasil utama komoditas lada.
-
Siapa yang menjadi Gubernur Jawa Barat kelima? Raden Hadji Mohamad Sanusi Hardjadinata memiliki karier politik yang menonjol dan beragam dalam pemerintahan Indonesia. Setelah terlibat aktif dalam pergerakan kemerdekaan melalui Partai Nasional Indonesia (PNI), Sanusi memulai karier politik resminya sebagai Gubernur Jawa Barat kelima pada tahun 1951.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Bagaimana menurut Anies Baswedan asap bisa sampai ke Kalimantan? Selain itu, dia juga menegaskan kembali bahwa asap dibawa angin.
Kata dia, rendahnya angka penyaluran di provinsi Banten diakibatkan oleh ego sektoral di tingkat bupati/walikota daerah tersebut. Mengingat pemerintah daerah setempat lebih memprioritaskan penyaluran BLT dari provinsi atau kabupaten/kota yang nilainya sama dengan BLT Dana Desa yaitu Rp600.000.
Untuk itu, pemerintah pusat meminta bupati/walikota se-Banten agar segera memprioritaskan penyaluran BLT Dana Desa. Apalagi, sejumlah kepala desa mengaku kewalahan dalam mengantisipasi gelombang protes dari warganya yang terdampak pandemi Covid-19.
Provinsi Selanjutnya
Kemudian, provinsi Kalimantan Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua lebih disebabkan oleh persoalan akses wilayah yang mayoritas penerima manfaat tinggal di daerah terpencil. Bahkan, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mengusulkan adanya tambahan anggaran yang dialokasikan bagi sektor transportasi pengangkut uang BLT Dana Desa.
"Kami pun kesulitan, untuk mendapatkan informasi penyaluran BLT. Setidaknya butuh waktu komunikasi hingga tiga hari," terangnya.
Sementara itu, terhambatnya penyaluran BLT Dana Desa di provinsi NTT lebih diakibatkan oleh sejumlah perangkat desa yang baru dilantik. Imbasnya APBD untuk daerah tersebut belum disusun sehingga menghambat penyaluran BLT Dana Desa.
Kendati demikian, Gus Menteri mengaku puas dengan realisasi BLT-Dana Desa telah tersalur sebanyak 55.042 desa hingga Senin (1/6). Ini setara 73 persen dari total 74.953 desa yang akan menerima BLT.
Selain itu, tercatat sebanyak 5.806.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima BLT-DD. Untuk anggaran yang disalurkan mencapai Rp3.484.140.000.000 atau sekitar Rp3,484 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.
Baca Selengkapnya
Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Kaltim per Agustus 2023 telah mencapai 94,95 persen dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 99,99 persen.
Baca Selengkapnya
Tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata.
Baca Selengkapnya
PDIP sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi bahkan pelatihan-pelatihan terhadap figur-figur yang akan dimajukan di Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya