Penyaluran BSU Rp600.000 Diminta Dipercepat untuk Lindungi Daya Beli Buruh

Merdeka.com - BPJS Watch meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk sepenuhnya menyelesaikan penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600.000 hingga akhir Oktober 2022. Percepatan pencairan BSU ini penting untuk menyelamatkan daya beli buruh akibat kenaikan harga BBB subsidi beberapa waktu lalu.

"Penyaluran BSU 2022 harus disegerakan sampai akhir bulan Oktober ini. Kalau penyaluran BSU 2022 telat maka momentum BSU 2022 membantu daya beli pekerja menjadi tidak efektif," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada Merdeka.com di Jakarta, Jumat (28/10).

Selain melindungi daya beli, percepatan penyaluran BSU juga merupakan salah satu instruksi Presiden Joko Widodo terhadap Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Presiden Jokowi menilai, BSU penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga Indonesia untuk kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini sebagaimana disampaikan Jokowi saat meninjau penyaluran BSU di di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10).

"Bukankah Presiden Jokowi berharap melalui BSU dan bantuan pemerintah lainnya membuat konsumsi dan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan baik di daerah maupun di negara Indonesia," jelas Timboel.

Menaker Ida: Penyaluran BSU Tahap VII Lewat Pt Pos Indonesia

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan penyaluran program BSU tahap VII dilakukan melalui kantor PT Pos Indonesia. Pencarian BSU tahap VII sendiri dijadwalkan pada Kamis (27/10) Kemarin.

"Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke depan," jelas Menaker Ida dalam keterangannya, dikutip Jumat (28/10).

Dia mengatakan, penyaluran BSU juga dilakukan lewat PT Pos Indonesia karena tidak semua penerima BSU memiliki nomor rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.

"Jadi dengan demikian kami berharap, dalam waktu yang tidak lama semuanya akan selesai tersalurkan baik yang melalui bank Himbara maupun melalui PT Pos Indonesia," ucap Menaker.

Adapun, syarat penerima manfaat BSU 2022 yakni menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Lalu, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.

Kemudian, calon penerima BSU mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Selanjutnya, BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI.

Menaker menambahkan, penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id.

"Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat (BSU) karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," ucapnya.