Penyaluran KUR Tanpa Agunan Kini Bisa Capai Rp100 Juta

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa plafon program KUR (Kredit Usaha Rakyat) tanpa jaminan dinaikkan menjadi Rp100 juta dari sebelumnya hanya Rp50 juta.

"Arahan bapak presiden tentu terkait dengan KUR yang tanpa jaminan yang selama ini angkanya antara di bawah Rp50 juta ini ditingkatkan plafonnya menjadi Rp100 juta. Jadi sekali lagi bahwa yang tanpa jaminan dari Rp50 juta dinaikkan menjadi Rp100 juta," kata Airlangga dalam konferensi virtual usai Rapat Terbatas (Ratas), Senin (5/4).

Kata Airlangga, Presiden Jokowi juga minta agar kredit untuk UMKM ditingkatkan menjadi Rp20 miliar dari sebelumnya hanya Rp500 juta-Rp10 miliar. Dengan begitu, pelaksanaan tersebut diharapkan bisa segera dilaporkan.

"Nah, KUR yang besarannya antara Rp500 juta sampai Rp10 miliar ini arahan bapak presiden untuk ditingkatkan dari Rp500 juta menjadi Rp20 miliar. Ini perubahan-perubahan yang diharapkan untuk segera dapat dilaporkan ke bapak Presiden," katanya.

Peningkatan tersebut diminta lantaran dilihat dari realisasi KUR tahun 2020 mencapai Rp198,53 triliun atau lebih dari 104 persen dari yang ditargetkan, dan KUR terdiri dari kredit usaha mikro.

Untuk kredit usaha mikro itu yang di bawah Rp10 miliar itu penyalurannya mencapai Rp8,49 triliun, dan itu sekitar 4 persen dari total yang mendapatkan kredit yaitu sekitar 2,4 juta nasabah.

"Kemudian yang terbesar adalah yang kreditnya antara Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta itu jumlahnya sekitar Rp128 triliun atau 65 persen dan ini jumlah nasabahnya itu sekitar 3,6 juta nasabah dan kemudian kredit yang besarnya KUR kecil kita sebut yang Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta itu besarnya Rp59 triliun dan nasabah nya sekitar 2,4 juta, yang tentunya KUR TKI yang besarnya Rp75 juta,” ungkapnya.

Suku Bunga

Selain itu, presiden juga meminta agar tingkat suku bunga kredit usaha untuk skala bisnis kecil itu bisa ditekan menjadi 6 persen, tujuannya untuk meringankan para pelaku usaha kecil. Untuk mewujudkan hal tersebut, Airlangga berpendapat perlu dibuatkan program khusus.

"Baik itu program penjaminan lewat Askrindo, Jamkrindonya diperbesar, apakah juga saat sekarang diberikan subsidi bunga KUR yang reguler yang normal di luar yang dalam penanganan ekonomi nasional, di luar PEN itu besarannya tiap tahun biasanya sekitar Rp10 triliun," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com