Follow
Penyaluran pembiayaan rumah subsidi baru 21.000 dari target 40.000 rumah di 2017
Merdeka.com - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya menggenjot pembiayaan perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias subsidi.
Sepanjang 2017 ini, realisasi penyaluran pembiayaan perumahan dengan skema FLPP baru sekitar 21.000 rumah dari target 2017 sebesar 40.000 rumah.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi penyaluran FLPP karena terlambatnya pencarian anggaran untuk FLPP dalam APBN-P 2017.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Apa alasan utama penundaan rekrutmen PPPK? Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Beberapa daerah enggan menyiapkan formasi untuk PPPK karena kekhawatiran dampak finansial, biasanya karena anggaran daerah telah melebihi 35 persen.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Siapa yang mengelola LPDP? LPDP, atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, merupakan salah satu inisiatif beasiswa yang dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan.
-
Kenapa ERP di Jakarta terhambat? 'ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders,' kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
"Dananya sendiri kan baru bisa cair bulan Oktober. Jadi kita harus kerja keras selama Oktober, November Desember. Jadi ya memang realisasinya hanya bisa segitu," ungkapnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).
"Kalau yang FLPP baru 21.000. kemudian untuk yang skema SSB (Subsidi Selisih Bunga) kami harapkan bisa di atas 200.000. Sekarang masih proses," sambungnya.
Meski demikian, pihaknya tetap menaikkan target pembangunan rumah FLPP menjadi 42.000 rumah pada tahun 2018, dengan harapan pencairan anggaran bisa terjadi lebih cepat.
"Tahun depan dananya kita harapkan sudah bisa mulai bulan Januari. Jadi mudah-mudahan target 42.000 dapat dicapai. Nah, tentu tahun depan karena dana bisa di tarik awal Januari, harapannya bisa sampai target," kata dia.
Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono mengatakan target penyaluran FLPP yang tidak dapat dicapai tahun ini akan dilanjutkan di tahun 2018.
"Penyaluran untuk FLPP, masih ada beberapa hari sampa 27 Desember 22.000 sampai 23.000 unit. Kalau 2018 kira-kita DIPA tambah pokok itu Rp 4,5 triliun, ditambah sisa tahun ini, sekitar Rp 1,7 triliun," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 34 ribu unit rumah subsidi sampai kini belum terealisasi.
Baca Selengkapnya
Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit.
Baca Selengkapnya
Wamen BUMN menyebut, dengan adanya kementerian ini pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca Selengkapnya
Pemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca SelengkapnyaPerusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca Selengkapnya
BP Tapera diamanahkan untuk menyalurkan sebanyak 166.000 unit senilai Rp21,6 triliun melalui Kementerian Keuangan
Baca Selengkapnya
Tahun 2024 ini BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 170.000 unit rumah dengan nilai Rp13,72 triliun.
Baca Selengkapnya
Menteri Basuki mengatakan bahwa masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk tahun ini masih banyak.
Baca Selengkapnya
Sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang mengkaji pengurangan tenor atau jangka waktu kredit KPR bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Pengadaan lahan, biaya konstruksi, hingga pembiayaan yang dianggap belum optimal, jadi kontribusi tingginya harga rumah.
Baca Selengkapnya