Penyebab dana desa tak jadi naik 2 kali lipat di 2018 seperti janji Jokowi

Merdeka.com - Anggaran dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahun. Digulirkan sejak 2015, dana desa awalnya hanya sebesar Rp 20,76 triliun. Kemudian, pada 2016 anggaran tersebut naik menjadi Rp 46,9 triliun dan tahun ini menjadi sebesar Rp 60 triliun.

Namun, pemerintah mempertahankan anggaran dana desa untuk 2018 sebesar Rp 60 triliun. Meskipun sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK pernah berjanji akan menaikkan kembali dana desa menjadi Rp 120 triliun atau dua kali lipat dari tahun ini.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, mengakui Presiden Jokowi pernah berjanji menaikkan dana desa sebesar dua kali lipat. Namun, hal tersebut urung dilakukan melihat realisasinya di lapangan tidak cukup masif.

"Mestinya 2018 itu kan Presiden pernah janji, mau dinaikan 2 kali lipat dari Rp 60 triliun jadi Rp 120 triliun. Memang kalau dilihat, sebelum kami menaikkan alokasi dana desa kami lihat dulu realisasinya, apakah betul betul efektif," ujarnya di Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12).

Dana desa harus mampu bekerja efektif mengentaskan kemiskinan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat serta mengatasi ketimpangan layanan publik antar desa.

Dalam tiga tahun, dana desa telah berhasil menekan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan gini rasio di pedesaan. Namun, hal tersebut ternyata tidak cukup signifikan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

"Cuma peningkatannya (terhadap taraf hidup masyarakat) tidak masif, artinya multiplier efeknya belum maksimal. Jadi ada something wrong yang perlu diperbaiki di dana desa itu," jelas Boediarso.

Boediarso mengatakan, ke depan, pemerintah akan memperbaiki beberapa hal sebelum mengambil keputusan meningkatkan dana desa. Di antaranya, memperbaiki kemampuan aparat desa untuk mengelola keuangan desa.

"Kalau kita tidak mempersiapkan capacity building dan kemampuan aparat mengelola keuangan desa. Dikhawatirkan kenaikan dana desa dalam jumlah besar justru menjadi celah adanya penggunaan, pemborosan atau inefisiensi dan salah sasaran," jelasnya.

"Itu yang harus kami kejar. Kan di banyak media massa, diberitakan adanya OTT (operasi tangkap tangan). Maka sembari kami mengevaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan dana desa untuk keempat tujuan tadi, sekaligus persiapkan capacity building terhadap pengelolaan keuangan desa, pemerintah bertepatan untuk tidak meningkatkan dulu dana desa," tandasnya.