Penyebab Harga Avtur Berbeda di Tiap Wilayah Indonesia

Merdeka.com - Pengamat ekonomi Drajad Wibobo menilai wajar saat ini harga avtur berbeda di berbagai wilayah di Tanah Air. Sebab, itu merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Biaya distribusi menjadi sangat tinggi. Jarak kilang dengan end users bukan belasan kilometer, tapi ratusan bahkan bisa ribuan kilometer. Bahkan, seandainya negara mampu membangun pipa sepanjang itu, biaya distribusi tetap sangat mahal. Jadi itu memang konsekuensi negara kepulauan," katanya dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (21/2).

Terkait hal itu Drajad mempertanyakan wacana avtur satu harga, di mana seluruh harga avtur di seluruh bandara di Indonesia seragam. Karena jika dipaksa menjual avtur satu harga mengikuti harga di Jawa, berarti Pertamina dipaksa menjual avtur tanpa untung atau merugi di luar Jawa.

Menurut dia, jika pemerintah hendak menerapkan kebijakan avtur satu harga, bisa saja dilakukan, syaratnya, pemerintah harus konsekuen menanggung selisih harga dan biaya.

"Apakah pemerintah mau menanggung selisih harga Jawa dengan luar Jawa? Jangan Pertamina yang dipaksa menanggungnya," katanya.

Drajad menyatakan, jika avtur satu harga diberlakukan, berarti pemerintah memberi subsidi kepada maskapai penerbangan yang pemiliknya orang-orang kaya. "Apakah mereka pantas ikut mendapatkan subsidi,?" katanya.

Di sisi lain, Drajad mempertanyakan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) yang selalu menuding pihak lain terkait mahalnya harga tiket, dalam hal ini, selalu avtur yang disalahkan. Padahal banyak sumber inefisiensi di internal maskapai.

Dalam hal ini, lanjutnya, poin yang ingin ditekankan adalah, bahwa mahalnya tiket pesawat tidak terlepas dari inefisiensi internal maskapai penerbangan Indonesia. Selain itu, tentu saja karena Indonesia sebagai negara kepulauan.

Menhub Minta Pertamina Turunkan Harga Avtur

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengaku tak bisa mendesak pelaku industri penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat jelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020.

"Kan kalau yang namanya tiket itu kan business to business (B2B). Saya tidak bisa melakukan penekanan terhadap mereka," ujar dia di Grand Mercure Hotel, Jakarta, Selasa (3/12).

Namun demikian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya untuk meminta harga avtur Pertamina segera diturunkan. Harapannya dapat berdampak terhadap penurunan harga tiket pesawat.

"Tetapi yang saya bisa lakukan dengan avtur turun, dengan efisiensi yang dilakukan, harapannya ada tiket yang lebih murah," dia menambahkan.

Oleh karenanya, pemerintah disebutnya menyiapkan tiga strategi agar penyaluran avtur sebagai bahan bakar pesawat terbang dapat berjalan lancar. Upaya pertama, yakni memastikan ketersediaan avtur di kawasan timur Indonesia.

"Satu yang signifikan adalah, Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur ini sudah sedikit, tempatnya jauh, harga avturnya mahal. Jadi berlipat-lipat. Jadi terjadilah tarif yang tinggi. Kita akan utamakan Indonesia bagian timur itu ada rebalancing harga," tuturnya.

Upaya Kedua

Upaya kedua, Menhub Budi ingin Pertamina selaku pemasok avtur nasional mengkaji structure cost. "Nanti saya enggak mau intervensi, biar (Kementerian) ESDM dan BUMN yang melihat, sehingga secara kolektif ada suatu efisiensi yang dilakukan," sambungnya.

Ketiga, dia juga menekankan adanya pengkajian harga minyak kelapa sawit (crude palm oil) yang relatif mahal. Menhub Budi mengaku telah berbicara dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mengevaluasi harga jual crude palm oil.

Strategi pamungkas, Menhub meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk memangkas pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi avtur di wilayah timur Indonesia.

"Kepada Bu Menteri Keuangan, kita memang meminta kalau bisa PPN avtur di Indonesia bagian timur itu lebih murah. Syukur-syukur kalau hilang. Sehingga harga avturnya murah, sehingga operatornya ini bisa berjalan," pungkas dia.