Penyebab Masih Larisnya Penjualan BBM Premium di Indonesia

Merdeka.com - Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Dasrul Chaniago buka suara terkait penyebab masih tingginya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak ramah lingkungan di Indonesia. Bahan bakar tersebut Seperti Premium yang mempunyai nilai RON 88.

Menurutnya, ada dua faktor penyebab larisnya Premium. Pertama, terkait penyediaan, di mana sampai saat ini Pertamina masih menjual BBM jenis Premium, sehingga memudahkan pelanggan untuk mengaksesnya.

Faktor kedua, yakni terkait harga yang terlampau murah. Alhasil konsumen lebih memilih membeli Premium kendati tidak ramah lingkungan.

"Karena ada dua faktor terkait penyediaan dan harga murah (Premium) itu, otomatis masyarakat mikir yang penting hari ini saya dapat harga murah ya sudah tidak lagi memikirkan dampaknya untuk masa depan," imbuh dia dalam webinar bersama YLKI, Kamis (3/12)

Padahal, kata Dasrul, mayoritas kendaraan baik pribadi maupun umum yang ada saat ini dinilai sudah mendukung penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan atau memiliki kandungan RON di atas Premium.

"Karena saya yakin hampir semua kendaraan yang beroperasi di jalanan baik pribadi maupun umum itu keluaran di atas tahun 2007, otomatis tidak butuh Premium dan Pertalite," paparnya.

Maka dari itu, dia menilai perlu komitmen bersama untuk mewujudkan rencana penghapusan BBM jenis Premium yang tak kunjung menemui titik terang. "Apalagi banyak negara juga yang telah menghapuskan penjualan Premium," ucap dia mengakhiri.

Premium Masih akan Tetap Dijual

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menanggapi kabar rencana penghapusan BBM jenis Premium yang diisukan akan dilakukan Januari 2021 mendatang. Pihaknya menegaskan bahwa premium masih tetap dijual dan pemerintah masih menyediakan alokasinya untuk tahun depan.

"Belum ada dari Kementerian ESDM, Pertamina, mungkin sumber-sumber lain yang dikutip media. Sementara ini seperti biasa, dan alokasi sendiri untuk tahun depan tetap akan kita penuhi," ujar Menteri Arifin saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (23/11).