Penyediaan air bersih, pemerintah butuh Rp 253 triliun
Merdeka.com - Pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 253 triliun untuk penyediaan air bersih di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan. Sementara, pemerintah hanya mampu menganggarkan sekitar 20 persen atau Rp 51,9 triliun.
"Anggaran di Ditjen Cipta Karya sekitar Rp 33,9 triliun dan Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 18 triliun. Sehingga masih ada gap, yang harus diisi oleh swasta, BUMN, hibah, atau APBD," ujar
Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Natsir, Jakarta, Selasa (26/5).
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana Kementerian PUPR meningkatkan akses air bersih? Melalui investasi yang strategis dan pendekatan inovatif, Indonesia pun juga berhasil memperluas dan meningkatkan akses air bersih bagi banyak komunitas.
-
Di mana air bersih semakin menipis? Contohnya, di Australia sebagian besar airnya berasal dari air hujan yang masuk ke saluran air utama yang mereka miliki.
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana Jokowi atasi krisis air? Jokowi menyampaikannya, beberapa negara saat ini dilanda krisis Air. Untuk itu, Ia mengimbau agar potensi air di dalam negeri bisa dimanfaatkan melalui beragam infrastruktur, dengan begitu air tidak langsung mengalir ke laut.
-
Kenapa keran air jadi tidak maksimal? Namun, rasanya selalu saja ada banyak masalah mengenai keran air yang bisa menghampiri. Salah satunya ialah air yang dikeluarkan keran justru tidak maksimal.
Selama ini, swasta baru berperan dalam pengelolaan air minum.
Sebenarnaya, menurut Natsir, akses air minum bersih sudah melampaui target Milenium Development Goals (MDGs). Hingga 2013, akses aman air minum, telah mencapai 67,7 persen penduduk Indonesia.
Dari jumlah itu, air minum yang terpenuhi melalui perpipaan 20 persen. Selebihnya terpenuhi melalui jaringan non-perpipaan terlindungi.
Persentase pemenuhan kebutuhan air minum aman meningkat menjadi 70,5 persen pada tahun lalu.
"Jika dibandingkan dengan MDGs, capaian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum aman telah melampaui target yang dipatok sebesar 68,8 persen pada 2015. Kalau kita lihat kenaikan capaian akses yaitu sebesar 2 persen tiap tahunnya," jelas dia. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelum mencapai target air keran layak minum, Endra bahkan menyebut belum seluruh jaringan air bebas dari sebaran bakteri penyebab diare E.Coli.
Baca SelengkapnyaDPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Baca SelengkapnyaPembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.
Baca SelengkapnyaAir minum layak di Indonesia telah mencapai 92,96 persen, namun akses air minum aman baru sekitar 11,8 persen.
Baca SelengkapnyaRendahnya realisasi bauran EBT ini tak lepas dari belum tercapainya target investasi di sektor energi hijau.
Baca SelengkapnyaPenyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaKalau dihitung, jumlah tersebut masih jauh dari target 50.000 unit.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPer hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca Selengkapnya