Penyelesaian waduk Jatigede terhambat 6.000 kepala keluarga

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) membeberkan faktor penghambatan finalisasi pembangunan Waduk Jatigede yang sudah 50 tahun tak kunjung terealisasi. Menurut Menteri PU Djoko Kirmanto, persoalannya masih seputar sulitnya pembebasan lahan.

Mengingat di lokasi bakal berdirinya waduk, masih terdapat 6.000 kepala keluarga. "Fisiknya sudah hampir selesai, akhir tahun 100 persen, sampai akhir ini masih ada masalah," ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (12/9).

Dia menuturkan, pemerintah masih merumuskan cara merelokasi 6.000 KK tersebut. Apalagi, mereka termasuk warga ilegal. Dia bercerita, kondisi ini juga pernah terjadi pada 1975. Saat itu ada 4.500 KK yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, persoalan ini bisa diselesaikan pemerintah.

"Ada 4.500 KK sudah pernah dibayar pada tahun 1975, tanah, rumah, dibayar. Tapi di dalam pembebasan tanah itu ada permendagri tahun 1975 itu masyarakat yang sudah dibayar itu akan diberikan biaya relokasi," jelas dia.

Dia mengakui, masih ada sekitar 3.000 hektar lahan yang harus dibebaskan untuk membangun waduk terbesar kedua setelah Jatiluhur itu. Sejak 1970, warga yang dibebaskan lahannya sudah dibayarkan uang ganti rugi."Itu masalah pembebasan tanah. Karena bangun waduk itu minimum normalnya itu 3-4 tahun," papar dia.

Djoko Kirmanto meyakini,waduk terbesar kedua setelah waduk Jati Luhur ini bisa beroperasi akhir tahun ini. Terlebih, kehadiran waduk ini memiliki manfaat besar. Antara lain, mampu menjamin irigasi 9.000 hektar, mampu mengurangi banjir, lalu menghasilkan air baku sebanyak 3.500 liter per detik.

"Lalu bisa dipakai untuk PLTA dengan kapasitas 110 MW. Secara fisik, itu hampir selesai, bahkan tahun ini dipastikan selesai. Tapi dalam tempat yang digenangi air itu masih ditinggali masyarakat. Mereka membutuhkan biaya pemindahan," ungkapnya.