Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penyerapan 34,6 persen per Mei, ini penjelasan pemanfaatan dana oleh Menko Darmin

Penyerapan 34,6 persen per Mei, ini penjelasan pemanfaatan dana oleh Menko Darmin Menko Perekonomian Darmin Nasution. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menghadiri rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Selain itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan turut hadir. Adapun agenda pembahasan hari ini adalah rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga untuk kementerian koordinator dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Menteri Darmin mengatakan, penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian di 2018 telah mencapai 34,6 persen. Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut optimistis, penyerapan anggaran hingga akhir tahun mampu mencapai 96,2 persen.

Orang lain juga bertanya?

"Penyerapannya di 2016 mencapai 95,4 persen. 2017 sebesar 96,26 persen. 2018, memang sampai dengan Mei masih 34,6 persen. Berdasarkan rancangan kerja pada akhir tahun 96,2 persen. Kami juga tidak berani membuat lebih tinggi takut nanti kebablasan tidak tercapai," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6).

Menteri Darmin menjelaskan, sebenarnya Kemenko Perekonomian masih banyak menggarap pembahasan proyek yang akan berlangsung hingga 2019. Adapun dua proyek yang tengah dikawal adalah pembahasan proyek strategis nasional dan pembuatan one map policy.

"Kalau kita lihat program prioritas di kantor Menko, sebetulnya adalah lanjutan dari tahun sebelumnya dan masih berjalan sampai 2019 jumlahnya ada banyak. Pertama mengawal proyek strategis nasional melalui komite percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. Yang baru ada 245 program prioritas yang tugas kantor menko ini adalah lebih memonitor dan mengontrol mapping kalau ada persoalan yang terhambat realisasinya," jelasnya.

"Kemudian, tahun 2018 ini sudah ditetapkan hanya ada 2 tambahan proyek nasional yang berkurang cukup banyak. Yang kedua one map policy seluruh pemerintahan itu satu. Memang yang secara nasional baru 1:50000 tapi sebagian sudah 1:5000 kita akan meluncurkan ini oleh instansi pemerintah pada agustus," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sudah Bulan Agustus, Penyerapan Anggaran di KKP Baru Rp3,5 Triliun
Sudah Bulan Agustus, Penyerapan Anggaran di KKP Baru Rp3,5 Triliun

Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.

Baca Selengkapnya
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024

Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.

Baca Selengkapnya
Negara Kumpulkan Pajak Rp1.523,7 Triliun Per Oktober, Sudah 95,78 Persen dari Target
Negara Kumpulkan Pajak Rp1.523,7 Triliun Per Oktober, Sudah 95,78 Persen dari Target

Angka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca Selengkapnya
Awal Tahun, Kantor DJP Bali Sudah Kumpulkan Pajak Rp6,1 Triliun
Awal Tahun, Kantor DJP Bali Sudah Kumpulkan Pajak Rp6,1 Triliun

Angka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.

Baca Selengkapnya
Klaim Punya Banyak Prestasi, Erick Thohir Minta Tambahan Anggaran Kementerian BUMN Rp66 Miliar di 2025
Klaim Punya Banyak Prestasi, Erick Thohir Minta Tambahan Anggaran Kementerian BUMN Rp66 Miliar di 2025

Pada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp284,36 miliar.

Baca Selengkapnya
Tok! DPR Tambah Anggaran Kementerian BUMN Jadi Rp344 Miliar di 2025
Tok! DPR Tambah Anggaran Kementerian BUMN Jadi Rp344 Miliar di 2025

Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global

Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak 2023 Diprediksi Lampaui Target Rp1.818,2 Triliun
Penerimaan Pajak 2023 Diprediksi Lampaui Target Rp1.818,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Per Agustus 2024 Tembus Rp1.368 Triliun
Belanja Pemerintah Per Agustus 2024 Tembus Rp1.368 Triliun

Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.

Baca Selengkapnya