Penyerapan 34,6 persen per Mei, ini penjelasan pemanfaatan dana oleh Menko Darmin
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menghadiri rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Selain itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan turut hadir. Adapun agenda pembahasan hari ini adalah rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga untuk kementerian koordinator dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Menteri Darmin mengatakan, penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian di 2018 telah mencapai 34,6 persen. Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut optimistis, penyerapan anggaran hingga akhir tahun mampu mencapai 96,2 persen.
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Apa capaian kinerja pembangunan Pemprov Kaltim? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif.
-
Kenapa Mendag optimis target perdagangan tercapai? “Indonesia dan Selandia Baru memiliki target nilai perdagangan sebesar NZD 4 miliar pada 2024. Saya optimistis target tersebut dapat tercapai karena tren nilai perdagangan kedua negara selalu tercatat tumbuh positif,“ kata Mendag Zulkifli Hasan.
-
Siapa yang memimpin delegasi Kemenko Perekonomian? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong memimpin delegasi masing-masing negara dan membahas beberapa poin penting.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Bagaimana cara kemenko perekonomian capai visi Indonesia emas? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
"Penyerapannya di 2016 mencapai 95,4 persen. 2017 sebesar 96,26 persen. 2018, memang sampai dengan Mei masih 34,6 persen. Berdasarkan rancangan kerja pada akhir tahun 96,2 persen. Kami juga tidak berani membuat lebih tinggi takut nanti kebablasan tidak tercapai," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6).
Menteri Darmin menjelaskan, sebenarnya Kemenko Perekonomian masih banyak menggarap pembahasan proyek yang akan berlangsung hingga 2019. Adapun dua proyek yang tengah dikawal adalah pembahasan proyek strategis nasional dan pembuatan one map policy.
"Kalau kita lihat program prioritas di kantor Menko, sebetulnya adalah lanjutan dari tahun sebelumnya dan masih berjalan sampai 2019 jumlahnya ada banyak. Pertama mengawal proyek strategis nasional melalui komite percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. Yang baru ada 245 program prioritas yang tugas kantor menko ini adalah lebih memonitor dan mengontrol mapping kalau ada persoalan yang terhambat realisasinya," jelasnya.
"Kemudian, tahun 2018 ini sudah ditetapkan hanya ada 2 tambahan proyek nasional yang berkurang cukup banyak. Yang kedua one map policy seluruh pemerintahan itu satu. Memang yang secara nasional baru 1:50000 tapi sebagian sudah 1:5000 kita akan meluncurkan ini oleh instansi pemerintah pada agustus," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.
Baca SelengkapnyaPada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya